Network
Meski terlihat kecil, tindakan itu menurut Sumarno berdampak besar. Karena, bila terus menerus terjadi, kultur setoran pimpinan akan berdampak sistemik.
Bukan saja berpengaruh pada internal pemerintahan, tapi juga memengaruhi pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau pimpinan minta setoran lalu bawahan memberi setoran. Dia (bawahan) tak hanya cari untuk setoran, tapi juga akan mengambil untuk diri sendiri. Inilah yang jadi lebih parah,” urainya.
Contoh ini, kata Sumarno, merupakan eja wantah dari slogan “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”.
Tagline ini mempunyai dua arti, yakni tidak mengambil yang bukan haknya, dan menjalankan program yang telah dijanjikan.
Tidak hanya menghapus adat setoran pimpinan, komitmen Ganjar memberantas korupsi, ditunjukan melalui lelang jabatan nir intervensi.
Sumarno mengaku, dia menjadi produk dari kebijakan tersebut. Saat melamar untuk posisi Sekda Jateng, kompetensi dan profesionalitas menjadi faktor penting, bukan lagi soal kedekatan.
Ia menyebut, perekrutan pejabat di Jateng dilakukan secara gamblang, melibatkan Komisi Aparatur Negara (KASN) dan panitia seleksi independen. Tidak ada lagi istilah lobi.
“Dengan talent scouting bicara terkait kompetensi. Bukan lagi urut umur, urut kacang atau kedekatan. Tapi bicara kompetensi dan profesionalitas. Pengalaman saya, kita tinggal mengikuti semua proses, hasilnya ditentukan oleh tim independen dan melibatkan KASN,” imbuh pria 51 tahun, yang menjadi ASN sejak 1992 itu.
Ke depan, Pemprov Jateng akan terus memantapkan sistem perekrutan yang bebas dari intervensi.
