Network
SEMARANGKU - Gubernur Ganjar Pranowo berhasil mengubah budaya Pemprov Jateng menjadi pegawai yang antikorupsi.
Ganjar Pranowo bukan hanya sekedar reformasi itu saja, melainkan sebuah revolusi karena perubahannya secara menyeluruh.
Dalam lingkup Pemprov Jateng, orang nomor satu Jateng Ganjar Pranowo telah mengubah kultur citra pemerintah menjadi berlabel antikorupsi.
Di lain sisi, Sekda Jateng Sumarno bisa dikatakan sebagai salah satu produk revolusi karyawan ini. Jika Sumarno masih ada sebelum revolusi Ganjar Pranowo.
Menurut Sumarno mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Jateng, hal yang pertama dilakukan Ganjar Pranowo adalah menghapus kultur setoran bawahan ke atasan.
Kemudian penghapusan kultur lobi ini, tidak hanya menghilangkan potensi korupsi. Itupun, juga membuat para ASN di lingkungan Pemprov Jateng bisa lebih nyaman bekerja dan melayani masyarakat.
"Revolusi besar yang dilakukan, Pak Ganjar adalah memberi contoh lebih dulu, bagaimana berintegritas tinggi. Dengan tidak meminta setoran seperti itu. pengaruhnya besar ke bawah. Dengan contoh terlebih dahulu, yang di bawah bisa ikuti." ujar mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jateng itu.
Meskipun terlihat kecil, tindakan itu menurut Sumarno mampu berdampak besar. Sebab bila terjadi secara kontinyu, kultur setoran pimpinan berdampak sistemik hingga memengaruhi pelayanan masyarakat.
Contoh slogan Pemprov Jateng saat ini, lanjut Sumarno, merupakan eja wantah dari 'Mboten Korupsi Mboten Ngapusi'.
Tagline ini memiliki dua arti, yakni tidak mengambil yang bukan haknya, dan menjalankan program yang telah dimiliki.
Hal ini bukan hanya menghapus intervensi adat setoran pimpinan, komitmen Ganjar Pranowo antara lain pemberantasan korupsi, yang ditunjukan melalui lelang jabatan nir.
Sumarno mengaku, pernah menjadi produk dari kebijakan tersebut. Saat melamar untuk posisi Sekda Jateng, yakni kompetensi dan profesionalitas menjadi indikator penting, bukan lagi soal kedekatan dengan salah satu pejabat tertentu.
Sumarno juga menyebut, pejabat di Jateng dilakukan secara transparan yang melibatkan Komisi Aparatur Negara atau disingkat KASN dan panitia seleksi independen. Jadi tidak ada lagi istilah lobi lagi.
"Dengan talent scouting bicara terkait kompetensi. Bukan lagi urut umur, urut kacang atau mendekat. Tapi bicara kompetensi dan profesionalitas. Pengalaman saya, kita tinggal mengikuti semua proses, hasilnya ditentukan oleh tim independen dan melibatkan KASN." imbuh Sumarno.
Pemprov Jateng dalam waktu kw depan akan terus memantapkan sistem yang bebas dari intervensi. Hal ini telah dibuktikan, dengan beberapa pejabat dari kabupaten atau kota di Jateng yang kini sudah mengisi posisi di Pemprov Jateng.
"Jika sistem pengisian jabatan atau lelang akan tetap berjalan. Ini membuka kesempatan luas untuk memenuhi persyaratan dan memeroleh pejabat berkompeten serta profesional." pungkasnya.***
