Network
SEMARANGKU – Vaksin ekspired atau kedaluarsa yang terjadi di Kudus diduga karena lambatnya distribusi vaksin.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membantah jika pemprov telat melakukan distribusi vaksin ke daerah.
Ganjar menegaskan, setiap vaksin dikirim dari pusat, vaksin itu paling lama berada di gudang obat milik Pemprov Jateng selama dua hari.
"Kemarin ada yang bilang, katanya kelamaan di provinsi. Tidak,” ucap Ganjar Pranowo usai memimpin rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Senin 8 November 2021.
“Di provinsi itu paling hanya sehari atau dua paling lama dua hari. Begitu datang, kami minta hari itu segera diambil,” imbuh Ganjar.
Tudingan tersebut dituturkan Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay saat meminta pemerintah memberikan klarifikasi terkait adanya 4000 dosis vaksin astrazeneca yang kedaluarsa di Kudus.
Waktu itu, dia mengatakan bahwa kejadian tersebut disebabkan lambatnya distribusi vaksin dari provinsi ke kabupaten.
Baca Juga: Stok Vaksin di Jateng Banyak Tapi Belum Digunakan, Ganjar Pranowo Beberkan Kendalanya
Ganjar mengatakan, kedaluarsanya vaksin di Kudus diduga karena kiriman vaksin dari pusat memang sudah mendekati ekspired.
Orang nomor satu di Jateng ini mencontohkan, Purbalingga beberapa waktu lalu datang ke Kemenkes dan minta tambahan vaksin.
Vaksin Limpahan dari Tangerang
Mereka diberikan vaksin limpahan dari Tangerang yang hanya tinggal beberapa hari saja sudah kedaluarsa.
"Memang dari sananya sudah mendekati ekspired. Kasus Purbalingga contohnya, mereka dapat langsung dari Kemenkes tapi mendekati ekspired. Tapi mereka sanggup menyelesaikan sebelum ekspired, jadi bagus itu," jelasnya.
Ganjar mengatakan, pihaknya tak pernah lelah untuk terus mengingatkan kepada Bupati/Wali Kota terkait masa kadaluarsa vaksin.
Hampir tiap minggu setiap menggelar rapat evaluasi penanganan Covid-19 yang juga dihadiri Bupati/Wali Kota, Ganjar selalu mengingatkan hal itu.
"Kita ingatkan terus, tiap minggu kita ingatkan. Awas ya, sekian vaksin akan ekspired tanggal sekian. Segera disuntikkan, yang tidak sanggup angkat tangan agar kita pindahkan ke daerah lain," tegasnya.
Namun berkali-kali Ganjar mengusulkan agar jatah vaksin tidak ditentukan oleh Kemenkes.
Semua vaksin dimintanya dikirim ke provinsi dan biar Ganjar sendiri yang mengalokasikan ke daerah.
"Izinkan alokasinya tidak ditentukan dari Kemenkes, kami saja dari Pemprov yang tahu persis daerah mana yang butuh percepatan,” jelasnya.
“Daerah yang capaiannya bagus, ya harus diberi reward bagus. Masa minta alokasi saja ndak dikasih, padahal mereka sudah bekerja keras," tandas Ganjar Pranowo. ***
