Network
SEMARANGKU – Peraturan Pemerintah RI (PP) Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19), telahditerbitkan Presiden Joko Widodo pada senin, 31 Agustus 2020 lalu.
Tujuannya untuk melindungi peserta dalam melangsungkan usaha dan berkesinambungan untuk penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama pandemi Covid-19.
“PP tersebut diterbitkan supaya perusahaan dan pekerja bisa terus bertahan hingga ekonomi nasional pulih yang terpuruk akibat pandemi COVID-19,” tutur Ida Fauziyah selaku Menaker RI, sebagaimana dilansir Semarangku dari laman resmi Kemnaker.
Baca Juga: Jadwal TV Global TV Hari Ini Kamis, 10 September 2020, Ada Hidden Figures
Baca Juga: Ciri-ciri Penerima BLT RP600 Ribu, Cek Apakah Namamu Termasuk!
Ada tiga jenis kelonggaran BPJS Ketenagakerjaan yang diterbitkan melalui PP tersebut, antara lain:
1. Kelonggaran batas waktu iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK), uran jaminan kematian (JKM), iuran jaminan hari tua (JHT), dan iuran jaminan pension (JP) setiap bulan. Yang seharusnya dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya.
2. Keringanan iuran JKK dan iuran JKM sebesar 99 persen dari kewajiban iuran setiap bulan.
3. Penundaan pembayaran sebagai iuran JP sebesar 99 persen dari kewajiban setiap bulan.
