Network
SEMARANGKU - Baru-baru ini tengah ramai terkait DPR yang meminta jatah 80 kursi kelas bisnis ke Garuda untuk Haji.
Menurut penuturan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR, Indra Iskandar, permintaan tersebut bukan tanpa alasan.
Indra menjelaskan bahwa permintaan 80 kursi kelas bisnis ke Garuda tersebut dalam rangka pengawasan ibadah Haji.
Baca Juga: Batal Berangkat Haji Tahun Ini, Raffi Ahmad Ungkap Penyebabnya, Raffi: Mungkin Belum Waktunya
"Tim haji itu dibagi dalam 2 tim, tim pengawasan persiapan haji dan tim pengawasan pelaksanaan haji. Jadi, kegiatan itu kami sudah mengatur jadwal-jadwal keberangkatan tim pengawas dari DPR," ujar Indra.
Menurut pengakuannya juga, Indra lah yang menghubungi Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra untuk dibantu dicarikan 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR dalam rangka pengawasan ibadah Haji.
"Maka saya telepon Dirut Garuda. Karena dia sahabat lama saya. Dia sering membantu. Saya telepon, 'bisa minta tolong enggak untuk membantu mencarikan sekitar 80 seat untuk kepentingan DPR?' Kami itu punya anggaran bisa mencapai untuk kelas bisnis," tuturnya.
"Sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran tentang dari penyedia kami dari travel bironya belum memastikan soal kursi penerbangan ke Mekkah dan Madinah," sambung Indra.
Indra mengatakan, Irfan masih mengupayakan agar Garuda bisa menyediakan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota DPR.
Indra menegaskan 80 kursi kelas bisnis tidak gratis, melainkan sudah dianggarkan oleh DPR.
"Ya anggaran DPR lah. Mana ada, masa anggota DPR tugasnya tugas negara. Mana ada yang gratis. Mau masuk surga aja disuruh sholat, disuruh beramal, disuruh sedekah," jelasnya.
Indra mengatakan jika Garuda tidak bisa menyiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk DPR, opsi lain menggunakan penerbangan asing.
"Alternatifnya ya kita harus dari penerbangan asing. Kalau kami sih semuanya pengennya Garuda. Kalau enggak dapat Garuda mau diapain. Kami semangat nya merah putih. Kalau Garuda nya enggak ada seatnya mau gimana? Naik perahu?" imbuhnya.
Adapun permintaan DPR ini Irfan bocorkan saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Selasa (13/6/2023).
Akan tetapi, Irfan mengatakan Garuda belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk anggota DPR berangkat haji tersebut.
Sebab, diperlukan izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.***
