Network
Selain itu, BEM UI juga menyentil langkah Jokowi yang dianggap salah karena tidak netral dan dikatakan cenderung berpihak pada salah satu pihak.
"Realitas tak seindah ekspektasi, Presiden Jokowi telah secara terang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.
Menurut mereka, Jokowi selaku pemimpin tertinggi seharusnya memberikan ruang bebas bagi setiap calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka terhadap kemajuan bangsa bukan politik pencitraan.
"Selaku pemegang potensi yang besar dalam perdagangan pengaruh, seorang presiden harusnya dapat memberikan kesempatan yang sama pada setiap calon dengan mengedepankan gagasan, bukan citra," sebutnya.
Dalam tulisan yang diunggah pada 20 Mei 2023, BEM UI menganggap Jokowi semestinya memprioritaskan kepentingan publik bukan aspirasi dari partai politik tertentu. Gestur politik Joko Widodo disebut tidak mementingkan etika politik dan dapat terlihat pada setiap langkah yang ia lakukan selama proses Pemilu berlangsung.
Fenomena tersebut, kata BEM UI, tidak boleh terjadi mengingat presiden adalah jabatan publik yang berbasis ada etika politik yang baik.***
