Network
SEMARANGKU - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) melayangkan kritik pedas ke Jokowi soal keberpihakan pemimpin negara kepada salah satu calon presiden (Capres) 2024.
Mereka menyayangkan sikap Jokowi yang cenderung mengedepankan kepentingan partai politik (parpol) dibandingkan rakyat, khususnya terkait pernyataan arahan dukungan ke seorang Capres.
Ungkapan kekecewaan BEM UI terhadap Jokowi yang dinilai melakukan intervensi dalam pemilu 2024 dituliskan pada unggahan di akun Twitter @BEMUI_Official hari Sabtu, 20 Mei 2023.
Baca Juga: Jadi Tersangka Korupsi, Harta Johnny G Plate Terus Bertambah Tiap Tahun hingga Capai Ratusan Miliar
“Jokowi milik parpol, bukan milik rakyat,” tulis BEM UI dalam akunnya.
Organisasi mahasiswa UI tersebut lalu menyoroti kinerja mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang disebut sibuk dengan urusan partai dan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak tertentu untuk menjalankan perintah dari petinggi parpol.
"Maka dari itu, mari sambut NKRI, yaitu Negara Kerajaan Republik Indonesia di mana presiden malah bergotong royong mempersiapkan penerusnya demi juragannya!" cuitnya menambahkan.
Dalam cuitannya, BEM UI mengutip pertanyaan dari dosen Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Kahirul Fahmi, yang menyebutkan presiden harus berani memutuskan loyalitas kepada partai dan berpindah kepada rakyat ketika sudah duduk di kursi kepemimpinan.
Mereka menilai terselenggarakannya pemilu secara adil dan bebas dari campur tangan politik yang tidak sah bergantung pada independensi presiden. Netralitas pemimpin negara mampu mengurangi polarisasi politik dan potensi konflik.
Selain itu, BEM UI juga menyentil langkah Jokowi yang dianggap salah karena tidak netral dan dikatakan cenderung berpihak pada salah satu pihak.
"Realitas tak seindah ekspektasi, Presiden Jokowi telah secara terang menunjukkan keberpihakannya kepada salah satu calon dengan menggunakan fasilitas negara," ungkapnya.
Menurut mereka, Jokowi selaku pemimpin tertinggi seharusnya memberikan ruang bebas bagi setiap calon untuk menyampaikan visi dan misi mereka terhadap kemajuan bangsa bukan politik pencitraan.
"Selaku pemegang potensi yang besar dalam perdagangan pengaruh, seorang presiden harusnya dapat memberikan kesempatan yang sama pada setiap calon dengan mengedepankan gagasan, bukan citra," sebutnya.
Dalam tulisan yang diunggah pada 20 Mei 2023, BEM UI menganggap Jokowi semestinya memprioritaskan kepentingan publik bukan aspirasi dari partai politik tertentu. Gestur politik Joko Widodo disebut tidak mementingkan etika politik dan dapat terlihat pada setiap langkah yang ia lakukan selama proses Pemilu berlangsung.
Fenomena tersebut, kata BEM UI, tidak boleh terjadi mengingat presiden adalah jabatan publik yang berbasis ada etika politik yang baik.***
