Network
SEMARANGKU - MinyaKita, minyak goreng bersubsidi ini dikabarkan tertahan di salah satu gudang PT. Bina Karya Prima daerah Cilincing, Jakarta Utara.
PT. Bina Karya Prima mengaku jika tertimbunnya MinyaKita di gudang dikarenakan terkendala dengan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Hal ini terjadi karena overload DMO pada bulan Januari. Pemerintah menugaskan melakukan DMO bulan Januari lebih banyak dari kuota penugasan yang sebenarnya.
Terjadinya penimbunan ini membuat geram Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves), Luhut Binsar Panjaitan.
Baca Juga: Rupanya Inilah Rahasia Awet Muda Eks Drummer Dewa 19, Tyo Nugros: Saya Tidak Konsumsi Garam
Luhut merespon tegas terkait kasus penimbunan tersebut dan akan menindak siapa saja yang berani menimbun MinyaKita untuk keuntungan pribadi.
Luhut memberikan instruksi kepada Satgas Pangan Polri untuk menindak secara tegas oknum-oknum yang melakukan upaya penimbunan MinyaKita.
Penimbunan ini menimbulkan banyak kerugian dan membuat minyak goreng di pasaran menjadi langka.
"Satgas Pangan akan bertindak itu adalah perintah kita dan nanti kalau ada yang main-main kita akan tutup," Ucap Luhut selepas Rapat Koordinasi Kemenkomarves hari Rabu di Jakarta.
Kasus penimbunan oleh PT. Bina Karya Prima ditemukan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan. Zulkifli menemukan sebanyak kurang lebih 555.000 liter atau sekitar 500 ton MinyaKita siap edar.
"Katanya produksi bulan Desember. Tapi tentu nanti ada satgas, satgas yang sudah menangani ini, yang paling persoalannya nanti diurus sama satgas, tapi barang ini agar bisa memenuhi pasar dulu di Jawa. Saya kira tiga hari bisa kelar," Ucap Zulkifli.
Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Ditjen PKTN) Kemendag menyegel 555.000 liter atau 500 ton MinyaKita yang ditimbun pabrik tersebut.
Kendati demikian, Zulkifli Hasan mengharapkan 500 ton MinyaKita tersebut bisa segera dipasarkan di pasaran agar masyarakat terbantu.
Baca Juga: 10 Rekomendasi Film Anime Ghibli Terbaik, Bisa Menguras Air Mata!
Pasalnya, saat ini MinyaKita mengalami kelangkaan di pasaran. Padahal tujuan diadakannya program minyak goreng bersubsidi MinyaKita ini untuk membantu meringankan masyarakat mendapatkan minyak goreng.
"Ini salah satu produsen minyak goreng kita yang cukup banyak 70 persen. Alasan 500 ton MinyaKita belum didistribusikan masih kita dalami. Terkait dengan prosesnya, kami akan dalami dulu proses apa benar terjadi penimbunan atau tidak," Ujar Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Whisnu Hermawan.
Whisnu juga mengatakan bahwa penyelidikan mengenai penimbunan MinyaKita tidak hanya dilakukan di Jakarta saja, namun secara berkala dilakukan pengecekan di daerah-daerah.
"Jadi kita bersama Kementerian Perdagangan bekerja keras untuk bagaimana MinyaKita dan minyak goreng curah ada di masyarakat," Tambah Whisnu.***
