Network
SEMARANGKU - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan rasa kekecewaan karena subsidi LPG pemerintah dinikmati oleh kalangan orang mampu.
Wapres Ma’ruf Amin menyebut, ada ketimpangan bagi penerima subsidi gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.
"Tentu ini ironis, karena alokasi subsidi elpiji jumlahnya sangat besar dan cenderung meningkat," kata Wapres Ma’ruf dalam orasi ilmiahnya pada Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina Tahun 2020 secara daring, Senin, 1 Februari 2021.
Baca Juga: UPDATE! Gunung Merapi Keluarkan 6 Kali Lava Pijar 700 Meter Ke Arah Ini
Wapres Ma’ruf Amin Kecewa LPG Dinikmati Orang Mampu
Wapres mengungkapkan dari sekian persentase subsidi LPG, hanya 35 persen masyarakat miskin dan rentan yang menikmati subsidi dari pemerintah.
Sisanya, 65 persen dinikmati oleh kelompok atau golongan yang kesejahteraannya tinggi atau sudah mampu.
Selain itu, Wapres Ma’ruf Amin mengungkapkan meskipun pemerintah sudah menganggarkan subsidi LPG Rp54 triliun dan menyediakan 7,5 metrik ton LPG, namun masih banyak kalangan masyarakat yang menggunakan bahan kayu dalam memasak setiap harinya.
Baca Juga: Kapolda Jateng Sematkan Pin Emas Kapolri pada Dirnakoba Polda dan 97 Anggota Dapat Penghargaan
Baca Juga: 4 Tahun Berturut-turut BTS Tak Mau ‘Lepas’ Daesang Seoul Music Awards, Ini Kata Mereka pada ARMY
"Meskipun Pemerintah pada 2021 mengalokasikan anggaran sekitar Rp54 triliun untuk subsidi LPG dan menyediakan LPG sampai 7,5 juta metrik ton untuk masyarakat, masih terdapat lebih dari 12,51 juta rumah tangga miskin dan rentan di Indonesia yang memasak menggunakan kayu bakar," tandasnya.
Oleh karenanya, Wapres meminta kepada jajaran kementerian terkait untuk mengevaluasi dan mengkaji penyaluran agar tidak terjadi ketimpangan penyaluran subsidi LPG, terutama diberikan kepada rakyat miskin dan rentan.
"Selaku Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), saya telah meminta agar kebijakan energi juga harus berpihak kepada masyarakat miskin dan rentan untuk mendorong keadilan terhadap akses energi dan pada akhirnya mendorong ketahanan energi nasional," ujarnya.***
