SEMARANGKU - Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi memperlihatkan kurang sukanya terhadap manuver kepala daerah yang mau dan akan terapkan sistim lockdown di daerahnya, ini seperti mengarah ke Anies Baswedan.
Anies Baswedan Gubernur DKI Jakarta, belum lama ini memang terapkan PSBB total untuk kendalikan penularan Covid-19 yang terus melonjak di wilayahnya. Akibatnya tentu saja akan banyak kerugian terutama sektor ekonomi yang awalnya sudah mulai bergerak maju.
Terlepas dari memang belum tersedianya obat atau vaksin penyembuh, Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah lebih memfokuskan penanggulangan dengan pembatasan sosial berskala mikro yang dianggap lebih aman. Pernyataan Jokowi itulah yang secara tidak langsung mengarah ke Anies Baswedan yang lakukan PSBB atau Lockdown di wilayahnya.
Baca Juga: Peringatan HUT TNI ke-75 Tahun Ini, TNI Garda Depan Tangani Covid-19 dan Resesi Ekonomi
Baca Juga: Cara Bikin Kartu Keluarga Sejahtera Atau KKS, Bisa Dapat BLT Kemensos Rp 500 Ribu per KK non PKH
Dalam pidatonya Jokowi juga sempat melontarkan kata 'Sok-sokan Lockdown', yang jelas memperlihatkan kurang sukanya dengan pemilihan kata tersebut dan terlihat ada pertentangan dengan Kepala Daerah.
Seperti diketahui jika wilayah DKI Jakarta yang pada 14 September lalu resmi menegakkan PSBB total di tengah kasus positif Covid-19 yang terus melonjak, dan keputusan Anies lakukan PSBB ini menjadi sorotan Presiden.
Saat pidato tersebut Jokowi menyinggung soal kebijakan lockdown di tingkat daerah. Tak sedikit yang menyangkutpautkan ucapan Presiden dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Baca Juga: Begini Susana Kamar Donald Trump di Walter Reed, Mewah Gak Ketulungan, Dikontrol dari Gedung Putih
Baca Juga: Donald Trump Berbohong Kena Covid-19 Kata Michael Moore, Teori Konspirasi Macam Apa Lagi?
Secara terang dan jelas Jokowi mengeluarkan pernyataan soal urgensi lockdown yang seolah mengorbankan kehidupan masyarakat.
Ucapan Jokowi yang menggunakan kata 'sok-sokan lockdown', dinilai pengamat politik kurang tepat dan memiliki dampak buruk bagi masyarakat.
Hal ini disampaikan pengamat politik Dedi Kurnia yang menyebut bila komunikasi presiden dinilai kurang bagus dengan pemilihan kata. Ia pun menyayangkan pernyataan yang diberikan Jokowi yang dianggap menyinggung kebijakan kepala daerah dalam menangani Covid-19.
Baca Juga: Lebih dekat dengan Frigate TNI AL RE Martadinata, Kapal Perang Destroyer!
Baca Juga: Demi Bisa Jadi TNI AL Anak Nelayan Harus Kayuh Perahu Terjang Gelombang Laut
"Sangat disayangkan statement ini. Secara politik, menampakkan pertentangan dengan kepala daerah yang melakukan pembatasan," kata Dedi seperti diberitakan ZonaJakarta.com dalam artikel "Dikritik Pengamat Politik, Buntut Ucapan Jokowi Sindir Lockdown Dinilai Bisa Berdampak Buruk", u.
Secara tidak langsung, pernyataan Jokowi ini juga akan memberikan dampak yang buruk dari sisi publik. Sebab menurutnya ucapan Jokowi justru akan membuat publik bingung dalam mengikuti kebijakan yang ada.
"Pertama, publik terombang-ambing dengan kebijakan pandemi, dan berpotensi melawan kebijakan gubernur yang ambil langkah PSBB. Semisal, DKI Jakarta," kata Dedi.
Baca Juga: Jadwal Pencairan BLT Subsidi Gaji Tahap 5 di Bank BNI, BRI, BTN, Mandiri, Cek BPJS Ketenagakerjaan
Baca Juga: HORE, BLT Subsidi Gaji Gelombang 2 untuk Bulan November-Desember Cair di Bank BCA dan Bank Swasta
Sebab menurutnya ucapan Jokowi justru akan membuat publik bingung dalam mengikuti kebijakan yang ada. "Pertama, publik terombang-ambing dengan kebijakan pandemi, dan berpotensi melawan kebijakan gubernur yang ambil langkah PSBB. Semisal, DKI Jakarta," kata Dedi.
Akibat pernyataan ini, Jokowi bisa saja dipandang sebagai pemimpin yang tidak konsisten, terutama soal penanganan Covid-19.
Dedi juga menjelaskan bila upaya daerah yang seharusnya bisa mengambil langkah strategis untuk menangani pandemi menjadi terhambat.
Baca Juga: Cara Dapat Kuota Internet Gratis 50 GB Plus dari Telkomsel, Simak, Coba dan Nikmati Bonusnya
Baca Juga: Bantuan Kuota Internet Gratis Kemdikbud Lewat Telkomsel Belum Masuk? Cek Nomor dan Kuotamu Disini
"Presiden harus keluar dari zona kontestasi dengan gubernur. Bagaimana pun, ia tetap Presiden yang memimpin seluruh kepala daerah. Untuk itu, perlu adanya dukungan satu suara dalam mengambil langkah pencegahan," kata dia.
Sebelumnya melalui video yang diunggah akun Youtube Sekretariat Presiden, Jokowi menyinggung soal kebijakan lockdown di tingkat daerah. Dalam video tersebut Presiden Jokowi mengungkapkan bila lockdown bukanlah pilihan tepat untuk menangani penyebaran Covid-19.
"Tidak perlu sok-sokan akan me-lockdown provinsi, me-lockdown kota, atau me-lockdown kabupaten, karena akan mengorbankan kehidupan masyarakat," kata Jokowi..
Baca Juga: Jangan Buang Minyak Jelantah, Tabung Dulu di Dapurmu Bisa Ditukar Emas di Rekeningmu
Baca Juga: Tsunami Pulau Jawa, Fenomena Alam dan Pertanda Menakutkan yang Menyertainya, Sebelum Hapus Daratan
Dibandingkan lockdown di tingkat kota, kabupaten, atau provinsi, Jokowi menyarankan kepala daerah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala mikro yang dianggap lebih terarah untuk atasi penyebarab Covid-19.
"Kita buat lebih terarah, spesifik, fokus, tajam untuk mengatasi masalah Covid tapi tidak membunuh ekonomi dan kehidupan masyarakat, ini yang harus kita lakukan," kata Jokowi.***(Hani Affifah/ZonaJakarta.co)