SEMARANGKU - Pemerintah pusat menegaskan tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah memutuskan Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, dengan keputusan Pilkada Serentak tetap dilanjutkan di tengah pandemi, maka ada pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus diselesaikan.
Pemerintah Daerah (Pemda), KPU, Bawaslu dan TNI/Polri harus melakukan tidakan ekstra besar untuk menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
Baca Juga: Timor Leste Semakin Miskin, Eks Presiden: Minggu Depan Mungkin Truk dari Kupang Kirim Mie Instan
"Saya ngikuti di media, katanya akan tetap dilanjutkan. Kalau opsinya itu, maka semuanya harus siap. Ini nggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan," kata Ganjar Pranowo ditemui di kantornya, Selasa (22/9).
Dengan dilanjutkannya proses Pilkada di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan Pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat dan tahapan lainnya.
"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," tegasnya.
Baca Juga: Aksi Peduli Bencana Kebakaran, Cah Kendal Ra Beri Bantuan Sembako, Pakaian dan Uang Tunai
Baca Juga: Pemprov Jateng Dapat Penghargaan dari Kemenkeu Atas WTP 5 Kali Beruntun, Ganjar: Sebenarnya 9 Kali
KPU dan Bawaslu lanjut Ganjar Pranowo juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung. Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan pasangan calon.
"Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ucapnya.
Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan.
Baca Juga: YES! Bantuan Kuota Internet Pelajar dan Mahasiswa Telah Cair di Telkomsel-Tri, Cek Namamu di Sini!
Baca Juga: Benyamin Sueb Jadi Tema Google Hari Ini, Ternyata Ini Serangkaian Prestasinya!
Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, menurutnya sudah tidak masuk akal dilakukan. Entah konser musik, hiburan dan pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya, menurut Ganjar tidak boleh lagi dilakukan.
"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing, dengan kreatifitas dan program yang menarik. Misalnya kalau ingin ketemu calon tertentu, ngobrol, maka ikuti chanel ini. Kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," tuturnya.
Program podcast, live streaming youtube dan penyampaian data-data bisa dilakukan dengan media sosial masing-masing. Bahkan dengan program itu, ide dan gagasan para kandidat bisa langsung diperdebatkan secara terbuka oleh masyarakat.
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Selasa, 22 September 2020, Terbaru 1 Gram Rp1.065.000
Baca Juga: Sekjen DPP PDI Perjuangan Sebut Potensi Konflik Pemilihan Umum, Simak Selengkapnya di Sini!
"KPU Bawaslu harus mempersiapkan itu, agar semuanya berjalan dengan aman," ucapnya.
Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi perdebatan publik. Sejumlah pihak meminta pelaksanaan ditunda karena dinilai membahayakan karena kondisi darurat Covid-19, sementara pihak lain meminta tetap dilanjutkan demi melindungi hak konstitusi masyarakat.
Sebenarnya lanjut Ganjar Pranowo, ada banyak skenario yang dapat dipilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Kalau umpama tetap lanjut, maka pelaksanaanya harus ketat dan tidak boleh abai. Namun jika ditunda, maka permasalahan itu akan selesai.
Baca Juga: Pemprov Jateng Dapat Penghargaan dari Kemenkeu Atas WTP 5 Kali Beruntun, Ganjar: Sebenarnya 9 Kali
Baca Juga: Timor Leste Semakin Miskin, Eks Presiden: Minggu Depan Mungkin Truk dari Kupang Kirim Mie Instan
"Atau bisa juga selektif, di daerah zona merah tidak boleh, di zona hijau tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak boleh ada pertemuan dan virtual. Kalau tidak, ya sama saja," pungkasnya. ***