Network
SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat menganalisis dan mempertimbangkan usulan sejumlah pihak tentang penundaan Pilkada Serentak 2020. Menurut Ganjar, jika dipaksakan, Pilkada Serentak di tengah pandemi saat ini memang sangat berbahaya.
Sebelumnya, usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 terus digaungkan. Setidaknya, dua organisasi keagamaan besar di Indonesia, yakni PBNU dan Muhammadiyah secara tegas meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada Serentak karena dinilai dapat membahayakan masyarakat.
"Iya, silahkan dari Kementerian, Pemerintah Pusat, KPU, Bawaslu untuk menganalisis dan memperhitungkan. Memang kalau kita melihat di daerah zona merah, ini (Pilkada Serentak) sangat berbahaya," kata Ganjar Pranowo ditemui usai mengikuti rapat Paripurna bersama DPRD Jateng, Senin (21/9).
Baca Juga: GoPro Hero 9 Black Harga dan Spesifikasi, Teknologi Dua Layar Warna, Video Sudah 5k, Tanpa Kemasan
Baca Juga: GoPro Hero 9 Black Harga dan Spesifikasi, Teknologi Dua Layar Warna, Video Sudah 5k, Tanpa Kemasan
Menurut Ganjar Pranowo, penundaan Pilkada sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data yang ada.
"Semua sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya. Tapi memang ini sangat bahaya," tegasnya.
Ganjar Pranowo mencontohkan, di Jawa Tengah sendiri sudah ada klaster dari para penyelenggara Pilkada. Di Boyolali misalnya, ada banyak anggota Panwaslu yang positif Covid-19.
Baca Juga: PBNU Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda, Ketua Umum: Pesta Politik Menimbulkan Kemudharatan
