SEMARANGKU – Sanksi masuk peti jenazah bagi para pelanggar protokol kesehatan Covid-19 dihentikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), setelah menerima banyak kritikan dari masyarakat.
Dilansir dari Antaranews pada Jumat, 4 September 2020 Kepala Satpol PP Jaktim, Budhy Novian pada hari yang sama mengungkapkan bahwa penghentian penerapan sanksi ini bertujuan untuk mengakhiri pro kontra di tengah-tengah masyarakat.
Untuk selanjutnya, Budhy menyebutkan bahwa para pelanggar protokol COVID-19 akan ditindak sesuai aturan yang berlaku saja.
Baca Juga: Robert Pattinson Positif Covid-19, Bagaimana dengan Produksi The Batman?
Baca Juga: Cerita Pemilik UMKM yang Terpuruk Karena Covid-19 dan Bangkit Lagi di Masa Pandemi
“Kita hanya menghindari pro dan kontra masyarakat, jadi kita menindak berdasarkan aturan yang berlaku saja,” ucap Budhy idi Jakarta.
Sanksi ini diterapkan oleh petugas Satpol PP Jaktim di wilayah Rebo pada Rabu, dan Kamis, 2, dan 3 September 2020.
Dalam penerapannya, para pelanggar protokol COVID-19 diminta untuk masuk ke dalam peti jenazah dan merenungkan kesalahan yang telah diperbuat masing-masing.
Baca Juga: Efek Bahaya Dari Paparan AC yang Terlalu Lama, Mulai dari Dehidrasi Hingga Sakit Kepala
Baca Juga: Daftar Makanan yang Tidak Dianjurkan untuk Bayi dan Balita, Beberapa Bahaya Jika Dikonsumsi
Sanksi diterapkan selama lima menit atau juga dengan menghitung mundur dari angka 100 hingga angka 1.
Sanksi masuk peti jenazah ini juga tidak diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 51 Tahun 2020.
Dalam Pergub tersebut hanya mengatur dua bentuk sanksi, yakni kerja sosial selama satu jam atau membayar denda sebesar Rp 250 ribu.
Baca Juga: Madura United Tunjuk Stadion Gelora Delta Sidoarjo Sebagai Markas Lanjutan Shopee Liga 1
Baca Juga: Sinopsis Film Mr. Right, Bioskop Trans TV Malam Ini, Kisah Cinta dengan Seorang Pembunuh Bayaran
Budhy sendiri mengungkapkan telah memberikan teguran lisan terhadap anggotanya yang berinisiatif atas sanksi tersebut.
“Saya sudah tegur mereka agar jangan dilakukan lagi karena kita melaksanakan pendidikan berdasarkan acuan. Tidak boleh suka-suka petugas,” sebutnya.***