SEMARANGKU – Menteri Agama Republik Indonesia (Menag RI), Fachrul Razi, menanggapi kasus sebuah lembaga pendidikan di Kec. Rembang, Pasuruan sebagai tempat kaderisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang berprinsip menjadikan Negara Indonesia sebagai negara khilafah.
Banyak negara seperti Rusia, Kirgiztan, Uzbekistan termasuk sebagian negara tersebut yang menetapkan organisasi Hizbut Tahrir sebagai organisasi yang terlarang.
Sejak awal masuknya ke Indonesia, organisasi Hizbut Tahrir sering bertolak belakang dengan kebijakan dan keutuhan NKRI. Namun, dirinya tetap menegaskan bahwa Hibtuz Tahrir sebagai organisasi antikekerasan (Ia madiyah).
Baca Juga: Jadwal Tayangan Acara Trans TV Hari Ini, Sabtu,22 Agustus 2020, Jangan Lewatkan Desierto
Baca Juga: Jadwal Tayangan Acara Indosiar Hari Ini, Sabtu, 22 Agustus 2020, Ada Konser Hijrah Cinta Rossa
Kemudian, pemerintah Indonesia akhirnya membubarkan HTI yang dianggap tidak mengikuti ideologi pada pancasila dan UU 1945.
“HTI sudah dibubarkan sejak tahun 2017. Jadi, tidak punya izin aktivitas di Indonesia apalagi sampai mengkampanyekan pemikiran khilafah di negara Indonesia,” kata Menag di Jakarta, dikutip oleh Semarangku dari laman Kemenag, Sabtu, 22 Agustus 2020.
Menag menambahkan, pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.
Baca Juga: 5 Cara Mengatasi Writer's Block dan Cara Mencegah Writer's Block Agar Tidak Terjadi Pada Penulis
Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Samsung Galaxy M31, Segudang Keunggulan dengan Harga Murah
"HTI sudah dibubarkan. Sistem politik khilafah tertolak di Indonesia. Sebab, pendiri bangsa telah bersepakat untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)," tegas Menag.
Menurutnya, NKRI adalah hasil kesepakatan para pahlawan indonesia yang final dan tidak perlu diperdebatkan kembali. meskipun bukan negara khilafah dan berpenduduk muslim terbesar di dunia, namun yang dinilai adalah ensensi keislaman dalam sebuah negara republik.
“Mari kuatkan semangat hijrah untuk membangun NKRI menuju Indonesia Maju," tandasnya.***