SEMARANGKU – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Hasyim Asy'ari meminta maaf atas pernyataan mengenai sistem pemilu yang sebelumnya disampaikan dalam acara catatan akhir KPU tahun 2022.
Ia meminta maaf lantaran pernyataan tersebut menimbulkan diskusi dan perbincangan hangat di tengah masyarakat Indonesia.
’’ permohonan maaf apabila ternyata terhadap pernyataan yang teradu sampaikan terkait sistem pemilu menimbulkan diskusi yang berkepanjangan,’’ ucap Hasyim dalam persidangan kode etik penyelenggara pemilu, Jakarta, senin 27 Februari 2023.
Baca Juga: Update Harga iPhone XR vs iPhone SE Gen 2, Simak Rincian Harga iPhone Akhir Februari
Hasyim menegaskan bahwa pernyataan tersebut dikeluarkannya hanya semata-mata untuk menjalankan tugasnya yaitu menyampaikan informasi yang berkaitan dengan perkembangan penyelenggara pemilu.
Ia bertugas untuk memberikan informasi kepada publik bahwa di Mahkamah Konstitusi sedang menjalankan uji materi terhadap Undang-undang Pemilu yang berkaitan dengan sistem Proporsional terbuka.
Serta pernyataan tersebut sebagai bentuk dukungan atau satu pendapat dengan penerapan salah satu sistem pemilu di antara sistem proporsional terbuka dan tertutup.
Hasyim mengatakan bahwa ia tidak pernah memberikan informasi kepada masyarakat mengenai uji materi yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka.
Dan bukan berarti dia tidak menjalankan tugas sebagai anggota KPU yang telah diamanatkan oleh UU Pasal 14 huruf C tentang Undang-undang Pemilu.
Hasyim sebelumnya telah diajukan kepada dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) oleh Prodewa M. Fauzan Irvan terkait pernyataannya tentang penggunaan sistem pemilu Proporsional.
Baca Juga: Xiaomi Redmi Note 11 Miliki Prosesor Snapdragon 680, Sekarang Dibanderol Harga Segini
Fauzan melaporkan karena statement hasyim ini dapat memicu kondisi yang tidak kondusif bagi masyarakat sebagai pemilih.
Direktur Eksekutif Progressive Democracy Watch Muhammad Fauzan Irwan mengapresiasi permintaan maaf dari Hasyim Asy'ari.
Menurutnya persoalan ini tidak perlu diperdebatkan lagi, namun, poin pentingnya adalah pihak teradu beserta jajaran KPU yang lain harus lebih hati-hati lagi dalam mengeluarkan pernyataan.
Jangan lagi membuat pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif, sehingga menimbulkan kontroversi dalam masyarakat.
M. Fauzan juga berharap Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bisa memberikan masukan kepada penyelenggara pemilu,
Supaya mereka bisa melaksanakan tugas dan mengeluarkan kebijakan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu dan memperhatikan secara detail sehingga hal-hal yang tidak diinginkan tidak terulang kembali.***