SEMARANGKU - Jenderal TNI Andika Perkasa menjadi salah satu nama yang direkomendasikan Partai NasDem untuk maju ke Pemilu 2024.
Tak hanya Andika Perkasa, Partai NasDem juga mengajukan dua nama lainnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.
Berbeda dengan Andika Perkasa yang berlatar belakang dari dunia militer, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo saat ini masih menjabat sebagai Gubernur.
Partai Nasdem merekomendasikan Andika Perkasa, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo menjadi bakal calon presiden melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
Baca Juga: Ganjar Pranowo Diusulkan Jadi Bakal Capres oleh NasDem, Begini Tanggapan PDIP
Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam turut membuka suara.
Ia menilai ketiganya perlu mengatasi sejumlah tantangan sebelum maju ke Pilpres tahun 2024 mendatang.
Adapun tantangan yang dihadapi oleh para bakal calon presiden adalah terkait solidaritas dukungan, komunikasi politik, dan elektabilitas.
Umam menyebut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk meyakinkan pendukungnya di internal NasDem.
Selain itu, Anies juga harus menghadapi masalah elektabilitas atau tingkat keterpilihan.
"Publik akan menguji seberapa kompetitif level elektabilitas Anies setelah tidak menjadi Gubernur DKI Jakarta pada akhir 2022 ini," ujar Ahmad Khoirul Umam, seperti dikutip dari Antara News.
Berbeda dengan Anies yang bakal masa jabatannya akan berakhir pada bulan Oktober 2022 mendatang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo masih terikat dengan PDIP.
Dengan keterikatan tersebut, Ganjar membutuhkan dukungan dari petinggi partai, khususnya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Ganjar masih membutuhkan kepastian restu politik Megawati di tengah keropos-nya dukungan elite PDIP pada Ganjar. NasDem sendiri harus bisa mengatur langkah komunikasi politiknya agar tidak dituding sebagai partai pembajak kader dari partai lain," lanjutnya.
Menurut Umam, apabila NasDem tidak bisa mengelola komunikasi politik itu dengan baik, maka dinilai akan berpengaruh pada hubungan NasDem dan PDIP ke depan.
Sementara penetapan Jenderal TNI Andika Perkasa yang saat ini masih aktif menjabat sebagai Panglima TNI juga tidak mudah. Lantaran elektabilitas atau tingkat keterpilihannya masih rendah.
"Memang, pasca-pencapresan NasDem ini elektabilitas Andika bisa terdongkrak. Namun, basis popularitas-nya yang masih terbatas itu perlu dipantau, khususnya setelah Andika pensiun dari jabatan Panglima TNI," tutur Umam.
Seperti diketahui, Andika Perkasa memangku jabatan sebagai Panglima TNI sejak 17 November 2021 dan akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022 mendatang.
Di sisi lain, Umam juga berharap upaya pencapresan Andika Perkasa tidak mengganggu konsentrasinya sebagai Panglima TNI yang diwajibkan menjaga netralitas dan independensi politik TNI secara kelembagaan.***