SEMARANGKU - Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) Defriman Djafri memberi respons terkait penolakan Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning terhadap vaksinasi Covid-19.
Menurut Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) Defriman Djafri, Ribka seharusnya paham soal vaksin, mengingat Anggota DPR RI itu merupakan seorang dokter.
"Dia seorang dokter, seharusnya paham bagaimana cara kerja dan efektivitas vaksin selama ini," kata Defriman Djafri selaku Epidemiolog Universitas Andalas (Unand) menanggapi penolakan vaksin yang dilakukan Anggota DPR RI Ribka Tjiptaning, dikutip dari Antara News.
Baca Juga: Simak Pendaftaran DTKS Agar Data Muncul di dtks.kemensos.go.id Bisa Dapat Bansos Kemensos Tahun 2021
Baca Juga: Pendaftaran Kartu Prakerja 2021 Akan Dibuka, Panitia Minta Pendaftar Siapkan Ini
Selain itu, Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand itu berharap Ribka membantu pemerintah untuk mensosialisasikan manfaat vaksin kepada masyarakat, dan bukan malah menolak.
Pada rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Ribka mengingatkan soal efek samping vaksin kaki gajah dan vaksin polio yang pernah terjadi di Indonesia.
Menurut Defriman, hal tersebut tidak bisa digeneralisasi. Ada faktor lain yang menyebabkan efek samping seperti kesalahan prosedur atau kesalahan skrining awal.
Baca Juga: Jangan Salah Klik! Cek Bansos Sembako Rp200 Ribu Bukan Masukkan No KTP, Ini Cara yang Tepat
Baca Juga: 7 Golongan Orang Ini Dilarang Daftar Kartu Prakerja 2021, Maaf!
Dia menekankan, sebagai seorang dokter sekaligus anggota DPR RI, seharusnya Ribka ikut mendorong suksesnya vaksinasi di Tanah Air.
Kemudian, Defriman juga mengungkapkan bahwa vaksinasi Covid-19 yang ada di Indonesia saat ini masih tahap awal.
"Apalagi ini baru tahap satu yang dilakukan kepada tenaga kesehatan, tenaga penunjang termasuk mahasiswa kedokteran yang di pelayanan," katanya.
Baca Juga: Waduh! Kapal Penelitian China Matikan Sistem Pelacak dan Berlayar di Perairan Indonesia
Baca Juga: Banjir di Kota Banjarbaru Kalsel, Satu Balita Tewas Terseret Arus
Jika di awal saja sudah ada penolakan, terlebih dari salah satu anggota DPR RI, masyarakat bisa jadi juga akan menolak.***