SEMARANGKU - Inggris mengutuk dan menuduh China melakukan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas Uighur.
Inggris menuduh China telah melakukan sistem kerja paksa kepada kaum minoritas Uighur.
Dengan tuduhan China telah menerapkan kerja paksa kepada kaum minoritas Uighur, Inggris memberlakukan aturan baru untuk impor barang dari China.
Baca Juga: Sejumlah Santri Langsung Pingsan Usai Suntik Vaksin Covid-19, Fakta atau Hoaks? Cek di Sini
Baca Juga: BLT Ibu Hamil Rp3 Juta Cair! Cek Syarat dan Cara Dapatnya di Sini
Menurut Menteri Luar Negeri Inggris, Dominic Raab, China melakukan pelanggaran dalam skala industri.
Dan mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan China terhadap kaum minoritas Uighur adalah tindakan barbarisme.
"Ini benar-benar barbarisme mengerikan yang kami harapkan akan hilang ke era lain, dalam praktiknya hari ini saat kita berbicara, di salah satu anggota terkemuka komunitas internasional," ujar Dominic dalam Parlemen, dikutip dari Al Jazeera.
Baca Juga: Tegas, Negara Ini Blokir Semua Media Sosial dan Aplikasi Pesan Jelang Pilpres
Baca Juga: Jadwal TV Trans 7 Malam Hari ini Rabu, 13 Januari 2021, Mata Najwa: Vaksin Siapa Takut
"Kami memiliki kewajiban moral untuk menanggapi." Tambahnya.
Dominic juga mengatakan rencana untuk melarang perusahaan Inggris yang sengaja atau tidak sengaja berkontribusi dalam pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum minoritas Uighur di China.
Menanggapi pendapat Inggris, Kanada mengaku setuju dengan tindakan Inggris.
Baca Juga: Sinopsis Radha Krishna Malam Ini Lengkap dengan Jadwal TV ANTV Rabu, 13 Januari 2021
Baca Juga: Cek Bansos Sembako Rp200 Ribu Masukkan data di dtks.kemensos.go.id, Cari Nama Kepala Rumah Tangga
Kanada juga mengumumkan batasan impor dari China. Dan menyatakan bahwa pihaknya prihatin kepada penganiayaan terhadap kaum minoritas Uighur di China.
“Tidak seorang pun harus menghadapi penganiayaan atas dasar agama atau etnis mereka. Bersama dengan Inggris, kami mengambil tindakan untuk memastikan kami tidak terlibat dalam pelecehan terhadap Muslim Uyghur di Xinjiang." Tegas Menteri Luar Negeri Kanada Francois-Philippe Champagne. ***