Network
Selama beberapa bulan terakhir, pemerintahan Donald Trump telah memberikan dukungannya di belakang para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.
Dalam sejarahnya, Inggris merebut Pulau Hong Kong pada 1842 setelah mengalahkan China dalam Perang Candu Pertama.
18 tahun kemudian, pada 1960, Beijing dipaksa menyerahkan Kowloon, kawasan di seberang Hong Kong, setelah Perang Candu Kedua.
Baca Juga: Jokowi Tegas! Ini Nasib Anies Baswedan dan Ridwan Kamil, Usai Kapolda Metro Jaya-Jabar Dicopot
Untuk menguatkan kontrol di kawasan tersebut, pada tahun 1898 Inggris menyewa lahan yang sebagian besar berada di sisi utara -yang dikenal sebagai New Territories- dengan janji akan mengembalikannya kembali ke Cina dalam 99 tahun.
Pada 1982, dimulailah perundingan yang sulit antara London dan Beijing terkait prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke China. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi dan politik yang sangat berbeda dengan China daratan.
Tepat pada 1 Juli 1997, Hong Kong kembali menjadi milik China, yang menerapkan kebijakan dua Cina untuk memberikan keleluasaan kepada Hong Kong mempertahankan sistem sosial, ekonomi, dan politiknya.
Baca Juga: Kuota Internet Gratis Kemdikbud November Cair Minggu Depan, Ternyata Segini Jumlah Kuotanya
Akhirnya, China setuju untuk memerintah Hong Kong dengan prinsip 'satu negara, dua sistem' di mana Hong Kong akan mendapatkan otonomi luas, kecuali untuk urusan pertahahanan dan luar negeri selama 50 tahun setelah dikembalikan ke China.
Hong Kong menjadi Kawasan Administratif Khusus, yang bermakna Hong Kong dibiarkan untuk memiliki sistem hukum tersendiri, sistem multipartai, dan sejumlah hak termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul.
