Network
SEMARANGKU - Perang dingin China vs AS malah semakin memanas. Bahkan China menyebut Amerika Serikat tidak punya nyali.
Pernyataan dari China melalui The Global Times, media milik pemerintah China ini memanaskan perang dingin China vs AS.
Perang dingin China vs AS yang diharapkan membaik pasca membaik Joe Biden menang lawan Donald Trump malah jadi semakin memanas.
Baca Juga: Solusi Makan, Belanja, dan Transportasi dari Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini
Baca Juga: Tak Pedulikan Trump yang Ogah Ngaku Kalah, Biden Gercep Gandeng Perusahaan Besar AS untuk Hal Ini
China melalui media pemerintahnya mengeluarkan pernyataan tegas ini ini terkait kritik Amerika Serikat dan sekutunya soal Hong Kong.
China melalui The Global Times menyatakan bahwa Hong Kong telah kembali ke China. Oposisi Hong Kong harus melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh rakyat China.
Jika mereka menolak kembalinya Hong Kong, mereka lebih baik bermigrasi ke negara-negara Barat yang mereka agung-agungkan.
Baca Juga: Jokowi Minta Mendagri Tegur Pelanggar Prokes, Ngode untuk Anies yang Izinkan Kerumunan Habib Rizieq?
Baca Juga: Taiwan Tambah Tak Berdaya Hadapi China, Perang Saja Belum Pesawat Tempur Jet F-5 Jatuh Sendiri
Dalam sejarahnya, Inggris merebut Pulau Hong Kong pada 1842 setelah mengalahkan China dalam Perang Candu Pertama.
18 tahun kemudian, pada 1960, Beijing dipaksa menyerahkan Kowloon, kawasan di seberang Hong Kong, setelah Perang Candu Kedua.
Untuk menguatkan kontrol di kawasan tersebut, pada tahun 1898 Inggris menyewa lahan yang sebagian besar berada di sisi utara -yang dikenal sebagai New Territories- dengan janji akan mengembalikannya kembali ke Cina dalam 99 tahun.
Baca Juga: BLT Subsidi Gaji BPJS Ketenagakerjaan BSU Gelombang 2 Bermasalah Cair ke Rekening Ini, Ayo Perbaiki
Baca Juga: Anies Baswedan Bakal Dipenjara dan Denda 100 Juta Ikut Hadir Acara Habib Rizieq? Ini Kata Polisi
Pada 1982, dimulailah perundingan yang sulit antara London dan Beijing terkait prosedur dan syarat-syarat pengembalian Hong Kong ke China. Hong Kong menerapkan sistem ekonomi dan politik yang sangat berbeda dengan China daratan.
Tepat pada 1 Juli 1997, Hong Kong kembali menjadi milik China, yang menerapkan kebijakan dua Cina untuk memberikan keleluasaan kepada Hong Kong mempertahankan sistem sosial, ekonomi, dan politiknya.
Akhirnya, China setuju untuk memerintah Hong Kong dengan prinsip 'satu negara, dua sistem' di mana Hong Kong akan mendapatkan otonomi luas, kecuali untuk urusan pertahahanan dan luar negeri selama 50 tahun setelah dikembalikan ke China.
Baca Juga: Bantuan Pemerintah Rp 1 Juta Cair, Cek Penerima di Link apb.kemdikbud.go.id, Ini Caranya
Baca Juga: Hari Ini Anies Baswedan Dipanggil Polisi Jelaskan Kehadirannya di Acara Habib Rizieq, Bisa Dipidana?
Hong Kong menjadi Kawasan Administratif Khusus, yang bermakna Hong Kong dibiarkan untuk memiliki sistem hukum tersendiri, sistem multipartai, dan sejumlah hak termasuk kebebasan berpendapat dan kebebasan berkumpul.
Untuk menjamin hak-hak khusus tersebut Hong Kong memiliki konstitusi mini, yang disebut Basic Law, dengan tujuan utama memilih pemimpin atau kepala eksekutif sesuai dengan 'prosedur demokratis dan hak pilih universal'.
Proses kembalinya Hong Kong ke China ini menuai gelombang protes dari para pengunjuk rasa pro-demokrasi yang dianggap didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat.
Baca Juga: Jadwal Acara RCTI Hari Ini Selasa 17 November, Ada Indonesian Idol 2020, Catat Jam Tayangnya!
Baca Juga: Taiwan Tambah Tak Berdaya Hadapi China, Perang Saja Belum Pesawat Tempur Jet F-5 Jatuh Sendiri
Pada perkembangannya hingga beberapa bulan terakhir, pemerintahan Amerika Serikat melalui Donald Trump telah memberikan dukungannya di belakang para pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong.
AS, seperti halnya Inggris dan Jerman, mengecam pengusiran empat anggota parlemen pro-demokrasi China dari badan Dewan Legislatif Hong Kong. ***
