Network
Selain tuntutann reformasi, para pengunjuk rasa juga menuntut agar pemerintahan Perdana Menteri, Prayuth Chan-ocha yang melakukan kudeta di tahun 2014 mundur.
Heru menambahkan bahwa Prayuth Chan-Ocha perlu mengedepankan dialog ketimbang tindakan refresif dalam menghadapi unjuk rasa pro-demokrasi agar situasinya tidak semakin berlarut.
Heru juga menyebutkan bahwa meski Thailand diperintah di bawah monarki konstitusional, solusinya tetap adalah dengan mendengarkan tuntutan kelompok sipil sebagai negara demokrasi.
Baca Juga: Klik eform.bri.co.id/bpum Cek Penerima Rp2,4 Juta, Berikut Cara Daftar BLT UMKM BPUM Pakai KTP
"Prayuth harus mengakomodir suara masyarakat sipil. Bukan justru kurang mengerti perasaan rakyatnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Otoritas Jerman menyatakan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn kerap menghabiskan waktu di Bavaria.
Jerman juga mengingatkan akan ada konsekuensi jika terpantau ada pelanggaran hukum.
Pada Selasa, 27 Oktober 2020, Reuters dan Associated Press memberitakan tentang demonstran pro-demokrasi Thailand saat mengajukan surat petisi kepada Kedutaan Besar Jerman di Thailand untuk meminta pemerintah Jerman menyelidiki apakah Raja Vajiralongkorn 'pernah melakukan politik Thailand dengan menggunakan hak prerogatif kerajaannya dari wilayah Jerman atau tidak'.***
