Network
SEMARANGKU – Gelombang unjuk rasa menuntut reformasi pemerintahan digelorakan oleh warga muda di Thailand sejak bulan Juli lalu.
Massa pengunjuk rasa yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa menuntut agar lembaga kerajaan Maha Vajiralongkorn yang selama ini dianggap sakral bagi mayoritas warga negara tersebut di reformasi.
Situasi ini mendapatkan tanggapan dari pakar politik Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Heru Susetyo.
Baca Juga: La Liga Spanyol: Link Live Streaming Real Madrid vs Huesca Malam Ini Gratis di TV Online Ini
Baca Juga: Cek Online Penerima BST Kemensos Rp300 Ribu via cekbansos.siks.kemsos.go.id Beserta Cara Lapor WA
Heru pada Sabtu, 30 Oktober 2020 menyatakan bahwa kondisi yang terjadi disebabkan oleh pandemi yang menimbulkan kegelisahan di tengah situasi kemiskinan dan kebangkrutan perusahaan di Thailand.
"Pihak kerajaan tak bantu rakyatnya yang sedang mengalami masalah ekonomi, masalah kesehatan, jadi kurang sensitif dan tidak punya konsep kesejahteraan,” sebutnya dalam dialog kepada PRO-3 RRI pada Sabtu, 30 Oktober 2020.
“Malah rajanya tinggal di luar negeri," tambahnya.
Baca Juga: Link Live Streaming Liverpool vs West Ham Liga Inggris Pekan ke-7 Gratis di NET TV - TV Online
Selain tuntutann reformasi, para pengunjuk rasa juga menuntut agar pemerintahan Perdana Menteri, Prayuth Chan-ocha yang melakukan kudeta di tahun 2014 mundur.
Heru menambahkan bahwa Prayuth Chan-Ocha perlu mengedepankan dialog ketimbang tindakan refresif dalam menghadapi unjuk rasa pro-demokrasi agar situasinya tidak semakin berlarut.
Heru juga menyebutkan bahwa meski Thailand diperintah di bawah monarki konstitusional, solusinya tetap adalah dengan mendengarkan tuntutan kelompok sipil sebagai negara demokrasi.
Baca Juga: Klik eform.bri.co.id/bpum Cek Penerima Rp2,4 Juta, Berikut Cara Daftar BLT UMKM BPUM Pakai KTP
"Prayuth harus mengakomodir suara masyarakat sipil. Bukan justru kurang mengerti perasaan rakyatnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Otoritas Jerman menyatakan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn kerap menghabiskan waktu di Bavaria.
Jerman juga mengingatkan akan ada konsekuensi jika terpantau ada pelanggaran hukum.
Pada Selasa, 27 Oktober 2020, Reuters dan Associated Press memberitakan tentang demonstran pro-demokrasi Thailand saat mengajukan surat petisi kepada Kedutaan Besar Jerman di Thailand untuk meminta pemerintah Jerman menyelidiki apakah Raja Vajiralongkorn 'pernah melakukan politik Thailand dengan menggunakan hak prerogatif kerajaannya dari wilayah Jerman atau tidak'.***
