Network
Kritik dan tuntutan publik yang semakin sengit seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya di negara tersebut.
Hal ini karena institusi kerajaan di Thailand dilindungi oleh undang-undang lese majeste atau pasal penghinaan kepala negara yang ketat yang dapat menimbulkan hukuman penjara hingga 15 tahun.
Gerakan pro-demokrasi telah berkembang sejak pertengahan Juli lalu, tetapi awalnya dimulai ketika pengadilan tertinggi Thailand pada bulan Februari memutuskan untuk membubarkan Partai FFP yang populer.
Baca Juga: Daftar Tanaman yang Dipercaya Pembawa Sial, Hindari 10 Jenis Ini!
Baca Juga: Jadwal Acara Global TV Hari Ini Minggu, 12 September 2020, Ada Naruto Shippuden: Last Shinobi
Dipimpin oleh miliarder karismatik, Thanathorn Juangroongruangkit, FFP memenangkan jumlah kursi parlemen tertinggi ketiga dalam pemilihan Maret 2019 dan dipandang sebagai ancaman bagi lembaga politik.
Pandemi virus korona menghentikan pergerakan sementara pada bulan Maret tetapi protes dilanjutkan ketika kasus mulai turun.
Dan pada bulan Juni, hilangnya Wanchalerm Satsakit, seorang aktivis terkenal yang diculik di depan umum di luar apartemennya di ibu kota Kamboja, Phnom Penh, menjadi pemicu yang mendorong protes yang lebih besar.
Baca Juga: Jangan Tunda! Segera Unduh Dokumen Ini Agar Lolos Kartu Prakerja Gelombang 9
Baca Juga: Jadwal Acara MNCTV Hari Ini, Minggu 20 September 2020, Ada Nonton Lagi Konser Betrand Peto
