Network
SEMARANGKU – Afghanistan kembali menjadi sorotan setelah Perdana Menteri Pakistan memperingatkan potensi perang saudara yang bisa terjadi disana.
Imran Khan selaku Perdana Menteri Pakistan resiko perang saudara jika Taliban tidak bisa membentuk pemerintahan yang inklusif di sana.
Jika tidak adanya pemerintahan yang inklusif di Afghanistan maka capat atau lambat akan menuntun mereka menuju perang saudara. Tidak hanya itu Taliban juga harus memasukan semua faksi yang ada agar mengurangi potensi perang saudara.
Baca Juga: Inggris Memohon China dan Rusia Menyetujui Strategi Keamanan Internasional untuk Afghanistan
Menurut Khan jika terjadi perang saudara di Afghanistan, maka Pakistan yang akan pertama kali terkena dampaknya, ucapnya saat konfrensi pers pada hari Selasa.
Dirinya khawatir mengenai krisis kemanusiaan dan pengungsian warga jika terjadi perang saudara. Afghanistan sendiri cukup rentan untuk digunakan oleh kelompok-kelompok bersenjata untuk memerangi pemerintahaannya.
“Sebuah tempat yang ideal bagi teroris jika tidak ada control yang terjadi. Dan itulah kekhawatiran kami. Jadi terorisme dari tanah Afghanistan dan kedua kirisis kemanusiaan atau perang saudara,” ucap perdana menteri pakistan.
Pemerintah Pakistan sudah beberapakali mengajak dunia agar terlibat dengan pemerintahan sementara Taliban. Ini perlu dilakukan untuk mencegah runtuhnya struktus Afghanistan karena tidak adanya dana bank sentral.
“Saya pikir membekukan asset tidak membantu situasi. Saya akan mendesak kekuatan yang ada bahwa mereka harus meninjau kembali kebijakan itudan memikirkan pencairan,” ucap menteri luar negeri Pakistan.
Taliban sudah beberapa hari terakhir telah mendapat kecaman karena struktur pemerintahan sementara mereka yang tidak ada wanita masuk dalam cabinet menteri atau wakil menteri mereka.
Etnis minoritas juga belum terwakili secara memadai, kata kelompok hak asasi.
Khan mengatakan akan mendorong Taliban untuk membentuk pemerintahan inklusuf secara politik dan etnis, karena tidak akan perdamaian dan stabilitas jangka panjang yang berkelanjutan kecuali semua faksi, semua etnis dapat terwakili.
Pakistan sendiri merupakan sekutu pemerintahan Taliban sebelumnya di Afghanistan pada tahun 1996 – 2001, tetapi untuk saat ini Pakistan menahan Pengakuan pemerintah baru itu. Para pemimpin Pakistan mengatakan bahwa setiap keputusan tentang pengakuan memerlukan konsesus regional.***
