Network
Baca Juga: Disebut Tidak Efektif, PPKM Kini Mulai dari Tingkat Desa, Kampung, RT dan RW, Sesuai Arahan Presiden
Konsensus dibutuhkan dalam dewan yang beranggotakan 15 orang untuk pernyataan semacam itu.
Tetapi seorang diplomat dengan misi PBB di China mengatakan akan sulit untuk mencapai konsensus tentang draf pernyataan tersebut dan bahwa tindakan apa pun harus menghindari "peningkatan ketegangan atau semakin memperumit situasi."
Presiden AS Joe Biden mengancam akan memberlakukan kembali sanksi terhadap para jenderal yang merebut kekuasaan.
Baca Juga: Kabar Baik! Indonesia Akan Dapat Vaksin Covid-19 dari AstraZeneca yang Boleh Disuntikkan ke Lansia
Baca Juga: Terjadi Dentuman Keras di Malang, BMKG Hingga LAPAN Angkat Bicara
Jenderal Angkatan Darat AS Mark Milley, ketua Kepala Staf Gabungan, mencoba tetapi tidak dapat terhubung dengan militer Myanmar setelah kudeta, dikutip dari Reuters.
Pemerintahan Biden telah menetapkan perebutan kekuasaan merupakan kudeta, yang memicu pembatasan bantuan asing.
Bantuan itu merupakan bantuan kemanusiaan, termasuk untuk minoritas Muslim Rohingya yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan program-program yang mempromosikan demokrasi atau menguntungkan masyarakat sipil akan terus berlanjut.
