SEMARANGKU - Sebagai presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan dia tetap berkomitmen pada prinsip-prinsip kesepakatan nuklir Iran 2015.
Dalam sebuah wawancara yang dikutip dari Pars Today, Senin 07 November 2020, Joe Biden mengecam penarikan Presiden Donald Trump dari Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei 2018.
Pemerintahan Trump memulihkan sanksi terhadap Iran setelah menarik diri dari kesepakatan nuklir antara Iran dan kekuatan utama seperti AS, Inggris, Prancis, Rusia, dan China dan Jerman.
Baca Juga: WOW! China Ciptakan Matahari Buatan dan Gegerkan Dunia, Mau Tandingi Ciptaan Tuhan?
Baca Juga: Laporkan Pelaku Money Politics Pilkada Ada Imbalan Rp 100 Juta, Cek Caranya di Sini
Penyimpangan dari kesepakatan dan pemulihan sanksi merupakan tindakan ilegal karena mereka sama sekali mengabaikan fakta bahwa JCPOA telah diratifikasi oleh Dewan Keamanan PBB.
Tindakan ilegal tersebut juga ditandai oleh unilateralisme belaka karena melanggar sifat internasional dari kesepakatan tersebut.
Para pejabat AS telah berulang kali menuduh Iran berusaha mengembangkan senjata nuklir. Namun, Teheran menolak tuduhan tersebut.
Baca Juga: Saingi Komputer Google dan Jepang, China Kembangkan Komputer Kuantum Tercepat Di Dunia
Baca Juga: Setelah Sinovac dari China, Giliran Menlu Retno Minta Vaksin Multilateral ke Swiss Dengan Tujuan Ini
Iran telah mengecam AS karena mengadopsi kebijakan standar ganda terhadap Senjata Pemusnah Massal (WMD), dengan menyatakan bahwa Washington tidak pernah mengangkat masalah utama AS di kawasan itu, yaitu rezim Israel yang memiliki ratusan nuklir.
Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Seyyed Ali Khamenei telah mengeluarkan fatwa (keputusan agama), yang melarang pengembangan dan produksi senjata pemusnah massal, termasuk nuklir, karena bertentangan dengan Islam.
Terlepas dari semua ini, Joe Biden mengulangi klaim AS dan mengatakan dia akan mencoba mencegah Teheran memperoleh 'senjata nuklir'.
Baca Juga: Polda Jateng Bongkar Rentetan Adzan Hayya Alal Jihad Setelah Tangkap Pelaku Penyebar Video
Baca Juga: Mensos dan Menteri KKP Pernah di Podcast Miliknya Sebelum ke KPK, Deddy Corbuzier Merasa Bodoh
Pemerintahan Trump mengeluarkan apa yang disebut kampanye tekanan maksimum terhadap Iran setelah keluar dari perjanjian nuklir multilateral 2015.
Hal itu, menargetkan bangsa Iran dengan sanksi ekonomi terberat yang pernah ada untuk memaksanya tunduk.
Namun, kampanye tekanan telah gagal dalam tujuannya, termasuk merundingkan kembali kesepakatan nuklir Iran untuk mencakup program pertahanan nasional Republik Islam dan perannya yang berpengaruh di Asia Barat.
Teheran mengatakan pemerintahan AS berikutnya harus tunduk pada keinginan bangsa Iran di tengah kegagalan terorisme ekonominya di Iran.***