Network
SEMARANGKU – Sebagai kompendasi atas kebijakan perpanjangan PPKM, pemerintah akan memberikan bantuan sosial atau bansos kepada para pedagang terdampak.
Bansos untuk para pedagang terdampak PPKM akan diberikan setiap bulan sebesar Rp200 ribu.
Bantuan sebagai jaring pengaman sosial ini diberikan Pemprov Jawa Tengah diambil dari APBD.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Minta Bupati Walikota Percepat Serapan Anggaran Penanganan Covid dan Cairkan Bansos
Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Harso Susilo menjelaskan, bansos untuk pedagang ini diberikan kepada pedagang pasar, PKL, dan pekerja informal lain.
Bansos diberikan bagi oedagang yang tidak masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
XPenerimanya (bansos) 133.555 keluarga. Itu hanya pedagang, baik itu PKL, maupun pedagang pasar, yang intinya pekerja informal. Iya (terdampak PPKM)," papar Harso, Selasa 27 Juli 2021.
Yang jelas, jelas Harso, para penerima bansos ini bukan yang masuk DTKS (non-DTKS).
Baca Juga: Menteri Sosial Usulkan Langkah Akselerasi Pada Fase Penyaluran Bansos
Saat ini, pihaknya masih menunggu anggaran yang tengah disusun oleh BPKAD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Terkait hal itu, sekarang pihaknya sedang mempersiapkan data-data penerima bantuan.
"Nanti kita crosscheck (data) dengan yang UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM, dan juga Dinas Porapar (Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata). Kita overlay (proses penyatuan data) dengan data kita," jelasnya.
Setelah itu, proses selanjutnya, data penerima tersebut akan diatensikan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Adapun penyalurannya nanti akan dilakukan paling cepat Agustus 2021.
"Nanti penyalurannya lewat PT Pos. Jadi seperti BST (Bantuan Sosial Tunai), itu penerima kita beritahu. Kemudian mereka mengambil di kantor pos," terangnya.
Adapun nilai bansos itu Rp200 ribu per KK per bulan. Mereka akan menerima bansos selama dua bulan.
Rinciannya, di bulan pertama per KK menerima Rp200 ribu, dan bulan kedua menerima Rp200 ribu. Dengan demikian, total per KK menerima Rp400 ribu.
Dinsos saat ini juga akan melakukan penyatuan data dengan kabupaten dan kota supaya tidak terjadi tumpang tindih data penerima. Adapun data keluarga penerima nanti akan berdasar by name by address.
"Paling banyak (penerima) ya di Kota Semarang, itu paling banyak. Yang penduduknya besar-besar, Banyumas, Cilacap," tandasnya. ***
