Network
SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo kembali menegaskan tidak akan memberi toleransi kepada peserta didik baru yang terbukti memanipulasi data dalam verifikasi PPDB SMA/SMK Negeri.
Terutama terkait manipulasi surat keterangan domisili (SKD) atau data lain yang tidak sesuai setelah diklarifikasi.
"Di SMA tadi ada, agak mirip sih, SKD ditemukan ternyata meskipun tidak terlalu banyak. Nanti setelah kita tahu kondisinya seperti apa baru kita putuskan. Tetapi kita tidak akan kasih toleransi (manipulasi data)," kata Ganjar Pranowo usai meninjau proses verifikasi PPDB di SMAN 1 Semarang, SMKN 4 Semarang, dan SMKN 8 Semarang, Jumat (3/7/2020) sore.
Baca Juga: Komentar Pedas Pelatih PSIS Semarang Dragan Djukanovic Respon Jadwal Liga 1
Jumlah temuan yang tidak banyak tersebut, kata Ganjar Pranowo, merupakan efek dari peringatan yang diberikan pada awal-awal pendaftaran.
Setelah ada peringatan keras tersebut sudah banyak yang mencabut berkas tidak sesuai.
"Jadi saya terima kasih kepada wali murid dan muridnya sendiri karena mau jujur, tetapi yang tidak (jujur) hari ini ketahuan," jelasnya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Tegaskan Jangan Ada Kolusi di PPDB Online di Jateng
Sementara untuk verifikasi di SMKN, Ganjar Pranowo mengatakan tidak banyak persoalan yang ada.
Tidak ada persoalan SKD karena untuk SMKN memang tidak menerapkan sistem zonasi. Permasalahan verifikasi di SMKN yang ditemukan hanya soal klarifikasi terkait lampiran untuk jalur prestasi dan afirmasi.
"Nah tadi yang prestasi perlu ada klarifikasi beberapa angka raport, (persoalan) kecil-kecil sih. Terus yang afirmasi ya beberapa surat keterangan ditemukan tetapi tidak terlalu banyak," katanya.
Baca Juga: Banyak Komplain PPDB, Ganjar Pranowo Langsung Sidak Kantor Disdikbud
Kunjungan ke tiga sekolah tersebut dilakukan Ganjar Pranowo untuk memastikan proses verifikasi PPDB berjalan lancar.
Sebelumnya Ganjar Pranowo juga sempat sidak di SMAN 3 Semarang untuk melihat dan memastikan tahapan proses verifikasi lancar.
Ia juga berpesan kepada para guru untuk memperhatikan protokol kesehatan bagi anak-anak dan wali murid yang datang langsung untuk verifikasi PPDB.
Baca Juga: Ganjar Pranowo: Coret Jika Ada yang Tak Jujur Isi Data PPDB SMA-SMK di Jateng
"Maka kita minta bapak-ibu guru semua bisa mengklarifikasi dengan baik. Kemarin banyak kegamangan, waktunya cukup tidak ya, bisa nggak ya, ruwet nggak ya, dan ternyata gampang, tidak ruwet. Saya tinggal pesan protokol kesehatannya saja karena ini anak-anak dan wali murid datangnya langsung, agar itu diperhatikan," ungkapnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Jawa Tengah, Jumeri, menambahkan sampai saat ini belum bisa dipastikan terkait jumlah pelanggaran atau temuan ketidakcocokan data saat verifikasi PPDB. Itu karena proses verifikasi masih berjalan.
"Temuan belum kita rekap, jadi masih jalan. Ternyata teman-teman membagi dalam delapan hari sehingga tidak bisa langsung jadi. Masih sampai besok Selasa. Memang ada SKD ditemukan tidak pas, ada yang sertifikat atau piagam tidak pas. Tapi secara umum sudah bagus karena begitu kita beri peringatan sudah banyak yang nyabut," katanya.
Baca Juga: Ganjar Pranowo Pastikan Anak Tenaga Kesehatan Jateng Dapat Prioritas PPDB
Terkait pemberian sanksi, Jumeri menjelaskan akan diputuskan melalui sidang. Tentunya setelah hasil temuan direkapitulasi.
"Temuan dalam verifikasi akan disidangkan. Untuk keputusan "cut" itu ada keputusan sidang yang kita buat supaya lebih adil, tidak sepihak semua. Sejauh ini belum ada yang disidangkan, nanti di akhir verifikasi," pungkasnya. ***
