Network
Sebab indikasi seperti itu pasti ada, seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp200 jutaan memiliki potensi korupsi yang tinggi karena melalui penunjukan langsung.
Oleh karena itu Ganjar Pranowo meminta DPRD untuk bisa mengontrol serta mengawasi dan jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik itu eksekutif maupun legislatif.
"Saya titip sama kawan-kawan DPRD tolong dikontrol dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif.
Di Pemprov umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu," tegas Ganjar Pranowo.
Tekait dengan praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar Pranowo menjelaskan ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang bisa ditiru oleh daerha lain. Terutama mengenai inovasi yang bisa memberikan dorongan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.
"Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu kita harus menggunakan anggaran dengan cepat, bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang lagi berubah ini anggaran bisa fit maka regulasi musti disesuaikan dan BPKP mendampingi," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap agar gambaran umum yang diberikan oleh KPK melalui rapat koordinasi akan mampu menciptakan sistem pencegahan korupsi dengan baik.
KPK juga bisa memberiakn gambaran kejadikan atau kasus yang masih ada untuk saat ini.
"Itu tidak jauh-jauh cuma jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek, investasi kemudian dipalak, pokoknya nyebelin yang gitu-gitu. Maka ini kita kumpulkan agar itu tidak terjadi. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, kalau saya ya diri saya sendiri, lalu kita semua yang diamanahi masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi," ungkap Ganjar Pranowo.***
