Network
SEMARANGKU - Terkait penyetaraan jabatan administrasi, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyampaikan kesiapannya untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, Provinsi Jawa Tengah sudah siap untuk melaksanakan penyederhanaan birokrasi.
Identifikasi dan penataan kelembagaan terkait penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional, sudah dilakukan dan siap untuk diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri.
"Kita sudah siap. Sudah dihitung mana yang harus kita kurangi, mana yang harus kita sesuaikan, karena ada beberapa di level jabatan yang sifatnya fungsional itu musti fitting," kata Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di Kantor Gubernuran Semarang, Jawa Tengah, Selasa 27 April 2021.
Ganjar juga meminta agar sosialisasi tersebut benar-benar tersampaikan sampai ke tingkat bawah, sebelum hasil identifikasi tersebut diserahkan kepada Kemendagri, untuk dievaluasi dan mendapat persetujuan.
"Intinya satu jabatan berganti, struktur boleh baru, pelaksanaan lebih baik tetapi pendapatan tidak berkurang. Sampaikan juga secara terbuka, kalau ini memang tidak bisa dilakukan seketika maka minta untuk bertahap khusus di instansi tertentu," tutur Ganjar.
Sosialisasi itu diperlukan agar semua bisa mendapatkan kejelasan terkait penyetaraan jabatan.
Sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyoroti terkait tentang penyederhanaan birokrasi yang belum berjalan maksimal di pemerintah daerah.
Wakil Presiden Ma'aruf Amin meminta kepada instansi, baik di pusat maupun di daerah, untuk mempercepat prosesnya penyederhanaan birokrasi tersebut.
Hal itu kemudian di respon oleh Kementerian Dalam Negeri yang kemudian mengeluarkan instruksi kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengirimkan hasil identifikasi penyederhanaan jabatan pada akhir April 2021.
Selanjutnya, hasil identifikasi penyederhanaan jabatan akan dievaluasi oleh Kemendagri, yang kemudian diberikan izin untuk pelantikan pada bulan Juni 2021.
Proses penyederhanaan birokrasi tersebut ditargetkan bisa selesai pada 30 Juni 2021 mendatang.
Sementara untuk penataan kelembagaan juga dilakukan paling lambat sampai bulan Mei 2021.
Ganjar menjelaskan bahwa penyetaraan jabatan yang dilakukan oleh pemerintah ini sebenarnya momentum yang bagus.
Selain melaksanakan sesuai perundang-undangan, juga momentum dalam penyesuaian kinerja aparatur sipil negara, untuk siap ditempatkan dalam posisi dan kondisi darurat.
"Kita sudah diajari oleh Covid bagaimana berbicara pada posisi yang sangat darurat. Kita sudah latihan lebih dulu, tinggal kita sosialisasi karena lebih banyak eselon IV yang akan tekena maka kita minta untuk memastikan sosialisasi ke sana. Sudah disiapkan semua," pungkas Ganjar Pranowo.***
