Network
Ganjar mengakui, ada peluang transaksi vaksinasi ilegal. Peluang itu muncul ketika ada warga yang tidak sabar mendapatkan vaksin Covid-19.
Warga yang tidak sabar mendapatkan vaksin Covid-19, akan mencari jalan lain yang memungkinkan petugas vaksin menyalahgunakan kewenangan.
“Ini yang harus diantisipasi. Maka di Jateng saya sudah minta pendataan, bagaimana urut-urutannya, prioritasnya, berapa jumlahnya sampai pada sistem antriannya sehingga bisa dicover dengan baik. Di luar itu, tentu tidak masuk dalam kewenangan dan sistem yang ada di kami,” jelas Ganjar.
Baca Juga: Kemnaker Ungkap Penyebab BLT BSU Subsidi Gaji Belum 100 Persen, Bahkan Ada Dana yang Dikembalikan
Pihaknya menekankan semua jajarannya khususnya yang menangani vaksinasi untuk memegang teguh integritas. Tidak boleh ada yang menyalahgunakan bahkan mengambil keuntungan dari program vaksinasi ini.
"Tentu yang swasta, kami harapkan juga mengikuti langkah kami ini," tutupnya.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa vaksin Covid-19 akan diberikan secara gratis kepada masyarakat. Hal ini menyusul adanya keraguan di masyarakat tentang vaksinasi, apakah berbayar atau tidak.
Baca Juga: Cara Mudah Cairkan Bantuan Pelajar Rp 1 Jt dari Pemerintah, Cek Penerima di pip.kemdikbud.go.id
"Setelah menerima banyak masukan masyarakat dan melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin Covid-19 untuk masyarakat adalah gratis. Sekali lagi, gratis, tidak dikenakan biaya sama sekali," kata Jokowi yang disiarkan lewat Youtube Sekretariat Kepresidenan. ***
