SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan ada beberapa pekerjaan di Jawa Tengah yang harus dibereskan. Namun pekerjaan-pekerjaan tersebut banyak yang bukan di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara langsung.
"Ada banyak pekerjaan di Jawa Tengah yang musti kita bereskan. Tapi memang sebagian besar tidak langsung dalam kewenangan provinsi," kata Ganjar usai menerima laporan hasil pengawasan BPKP semester I tahun 2020 dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah, Wasis Prabowo, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (13/8/2020).
Ganjar Pranowo menjelaskan, berdasarkan paparan Kepala BPKP Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan yang tidak beres tersebut di antaranya masalah kebocoran PDAM di kabupaten/kota dengan rata-rata sebesar 29 persen. Bahkan ada satu kota di Jawa Tengah yang kebocorannya sangat tinggi, mencapai 51 persen. Sementara batas maksimal kebocoran adalah 20 persen.
Baca Juga: Caviar iPhone 12 dengan Balutan Emas 18 Karat, Harga Rp 300 Juta dan Sudah Bisa Dipesan
Baca Juga: Panpel PSIS Semarang Gandeng Panser Biru dan Snex untuk Amankan Liga 1 di Stadion Citarum
"Nah itu akan kita perbaiki. Lalu ada beberapa yang secara nasional itu mendapatkan catatan dari BPKP. Satu Gula, ternyata gula ini Jateng musti serius karena banyak pabrik gula tidak mendapatkan suplai tebu dari petani maka ini dipikirkan. Sayangnya ini tidak langsung dalam kewenangan kita. Jadi tidak mudah kita melakukan satu tindakan yang serta merta tetapi akan kita surati satu persatu untuk bisa kita selesaikan," jelasnya.
Selain masalah gula, lanjut Ganjar Pranowo, salah satu BUMD yaitu BKK juga mendapatkan perhatian sehingga diperlukan dorongan serius untuk perbaikan. Untuk hal ini Ganjar mengatakan sudah menyatukannya me jadi PT BKK agar lebih mudah terkontrol dengan baik.
Hal lain yang harus diselesaikan adalah masalah sertifikasi tanah untuk bidang jalan, bidang balai besar wilayah sungai atau PSDA yang secara ukuran sangat panjang, besar, dan luas. Menurut Ganjar, untuk menyelesaikan itu diperlukan perbaikan sistem atau pola dari BPN.
Baca Juga: Quick Charge 5, Teknologi Pengisian Cepat dari Qualcomm Klaim 70% Lebih Efisien
Baca Juga: Ganjar Pranowo Jelaskan Penanganan Covid-19 dan Peran Penting TNI, Saat disambangi KSAD Andika
"Itu kan tidak seperti petak rumah, kalau petak rumah kan kecil, diukur begitu selesai. Kalau ini (jalan, sungai, dan wilayah PSDA) kan panjang dan besar. Kalau polanya tidak diubah dari BPN maka achievement kita menunggu diperiksa satu-satu," katanya.
Ganjar Pranowo menegaskan dalam menyelesaikan beberapa pekerjaan yang bukan di bawah kewenangan Pemprov akan dilakukan pemetaan. Mana pekerjaan di Jawa Tengah yang masuk program nasional dan dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah itu akan dikomunikasikan dengan instansi vertikal.
"Intinya kita akan tindaklanjuti. Yang nanti (kewenangan) sendiri akan dikerjakan untuk dibereskan. Misalnya tadi disebutkan masalah embung di Wonogiri dan Karanganyar. Satu hanya masalah pintu air yang desainnya kurang pas. Satunya seperti mangkrak begitu, apakah desainnya keliru atau pembiayaan kurang atau bagaimana. Tapi nanti dua ini akan kita perbaiki," tegas Ganjar.
Baca Juga: Resmi! Real Madrid Pulangkan Martin Odegaard dari Masa Pinjamannya di Real Sociedad
Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini, dan Update Harga Emas Antam Retro Pegadaian Kamis, 13 Agustus 2020
"Selebihnya ada di kabupaten/kota maka kita akan surati mereka agar bisa mengembalikan seperti posisi perencanaan dan benar," pungkasnya. ***