SEMARANGKU - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan jika masih adanya kasus OTT yang terjadi di akhir-akhir ini menjadi bukti jika tindak korupsi memang bisa terjadi di manapun.
Ganjar Pranowo juga menjelasakan jika hal tersebut menjadi pengingat kepada eksekutif maupun legislatif pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar bisa memperbaiki sistem guna mencegah terjadinya tindak korupsi.
"Itu tidak cukup di lips service, buktinya dikandani (diingatkan) juga ngeyel (keras kepala) gitu, kemudian terjadi OTT di mana-mana. Dalam konteks inilah pertemuan pagi ini menjadi penting agar kawan-kawan dari DPRD dengan eksekutif di tingkat kabupaten/kota bisa berelasi dengan baik khususnya dalam membangun sistem yang mencegah korupsi," kata Ganjar Pranowo usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Pemberantasan Tindak Korupsi Terintegrasi yang dihadiri oleh seluruh bupati/walikota di Jawa Tengah, DPRD, serta perwakilan dari KPK dan BPKP Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa 27 September 2022.
Baca Juga: Savefrom.net: Situs Mudah Download Video CapCut Tanpa Watermark Dengan Gampang dan Langsung Masuk Galeri!
Ganjar Pranowo menjelaskan jika beberapa kasus korupsi terjadi pada akhir-akhir ini.
Mulai dari pemotongan dana BLT di Kabupaten Blora, OTT Pejabat seperti kejadian yang terjadi di Pemalang dan OTT yang melibatkan hakim agung di Mahkamah Agung.
"Saya ceritakan secara terbuka tadi, hari ini lagi banyak dan rame, umpama kejadian di Blora tentang pemotongan BLT. Orang mungkin melihat itu kecil sekali tapi dari segi kelakuan itu tidak benar. Kedua, tadi saya juga sampaikan bagaimana kejadian akhir-akhir ini dengan OTT dan itu bisa terjadi di manapun, lalu saya tarik mundur lagi kejadian di Pemalang. Hari ini saya senang karena Bupati/Walikota, pemerintah provinsi, terus kemudian ada DPRD semuanya ikut serta untuk kita bisa memperbaiki sistem ini, bagaimana mencegah korupsi," jelas Ganjar Pranowo.
Ganjar Pranowo memberikan sebuah gambaran terkait dengan relasi dan perbaikan sistem yang bisa dilakukan secara bersama antara eksekutif dan legislatif.
Misalnya adalah tentang pengesahan APBD jangan sampai terjadi kolusi.
Apa yang menjadi aspirasi dari rakyat harus masuk ke dalam sistem secara terbuka dan baik.
Sebab mitigasi koruspi bisa dimulai dari keterbukaan pengesahan APBD dengan membangun kesempatan syarat penting serta membuang syarat yang tak penting.
"Mitigasi korupsinya ada di situ, bagaimana make a deal yang baik dengan syarat seperti daerah miskin musti ditolong, potensi stunting harus dibereskan, politik pangan di tengah situasi perubahan climate change global terus kemudian harga yang meningkat karena kondisi eksternal yang musti diperbaiki, arahkan APBD nya ke sana. Itu saja," kata Ganjar Pranowo.
Baca Juga: UPDATE! Harga Terbaru iPhone XR, iPhone SE, iPhone 11, iPhone 12, dan iPhone 13 Jelang Akhir September 2022
Ganjar Pranowo berharap pada pengeashan APBD tersebut nantinya tidak akan menjadi proyek bancaan.
Sebab indikasi seperti itu pasti ada, seperti aspirasi masyarakat dengan nominal Rp200 jutaan memiliki potensi korupsi yang tinggi karena melalui penunjukan langsung.
Oleh karena itu Ganjar Pranowo meminta DPRD untuk bisa mengontrol serta mengawasi dan jangan sampai ada pihak yang terlibat, baik itu eksekutif maupun legislatif.
"Saya titip sama kawan-kawan DPRD tolong dikontrol dan kita jangan ada yang terlibat, eksekutif maupun legislatif.
Di Pemprov umpama saya minta publik untuk lapor, kasih data kepada saya, siap main siap minta, sudah pasti pecat itu," tegas Ganjar Pranowo.
Tekait dengan praktik pencegahan korupsi di kabupaten/kota, Ganjar Pranowo menjelaskan ada beberapa contoh di kabupaten/kota yang bisa ditiru oleh daerha lain. Terutama mengenai inovasi yang bisa memberikan dorongan transparansi dan akuntabilitas. Kemudian bagaimana menggunakan anggaran dalam kondisi darurat.
"Mudah-mudahan nanti akan ada penjelasan yang lebih detail, umpama dalam kondisi darurat itu kita harus menggunakan anggaran dengan cepat, bagaimana menurunkan inflasi, bagaimana kemudian kita menyediakan stok, bagaimana kemudian dalam kondisi sekarang yang lagi berubah ini anggaran bisa fit maka regulasi musti disesuaikan dan BPKP mendampingi," ujarnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap agar gambaran umum yang diberikan oleh KPK melalui rapat koordinasi akan mampu menciptakan sistem pencegahan korupsi dengan baik.
KPK juga bisa memberiakn gambaran kejadikan atau kasus yang masih ada untuk saat ini.
"Itu tidak jauh-jauh cuma jual-beli jabatan, minta komisi, ngatur proyek, investasi kemudian dipalak, pokoknya nyebelin yang gitu-gitu. Maka ini kita kumpulkan agar itu tidak terjadi. Kita tidak akan pernah bosan untuk mengingatkan, kalau saya ya diri saya sendiri, lalu kita semua yang diamanahi masyarakat untuk membangun bangsa tanpa korupsi," ungkap Ganjar Pranowo.***