SEMARANGKU - Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah telah memerintahkan kepada seluruh Bupati dan Wali Kota yang daerahnya masuk ke dalam zona merah Covid-19 untuk membuat kesepakatan bersama.
Menurut Ganjar, kesepakatan itu penting agar dalam penanganan Covid-19 tidak terjadi gesekan antar masyarakat.
Ganjar Pranowo pimpin rapat penanganan Covid-19 di kantornya, pada Senin, 14 Juni 2021.
Gubernur Jateng ini menegaskan, tidak boleh ada Bupati ataupun Wali Kota yang berseberangan dalam pengendalian Covid-19 di daerahnya masing-masing.
"Perlu kesepakatan bersama di area yang Zona merah. Contoh Kudus dan sekitarnya, mereka butuh kesepakatan bagaimana mengatasi pelintas batas, orang belanja, orang bekerja dan lainnya. Kalau aturannya tidak sama, maka ini akan menimbulkan potensi gesekan," tutur sang Gubernur Jateng.
Ganjar Panowo juga mengatakan siap menengahi para Bupati atau Wali Kota terkait kesepakatan itu. Hari ini, dirinya telah memerintahkan seluruh Sekda untuk rapat membahas kesepakatan-kesepakatan bersama itu.
"Yang perlu dibahas umpama kalau ada warga dari Kabupaten atau Kota lain bagaimana mengatasinya, apakah melakukan tes atau diambil sampling. Kedua, bagaimana mengatur waktu atau tata cara beribadah, karena Sragen sudah mengusulkan dan disepakati MUI setempat untuk beribadah di rumah," tutur Ganjar.
Termasuk aturan tempat-tempat pariwisata dan kegiatan keramaian lainnya. Jika di suatu daerah tempat pariwisata ditutup, sementara daerah lain masih buka, maka orang di daerah tertentu itu akan berbondong-bondong ke daerah yang masih buka tempat wisatanya.
Baca Juga: Dubes Austria Ke Ganjar Pranowo Hari Ini, Bahas Kerjasama Sekolah Vokasi dan Pertukaran Seniman
"Ini kan bahaya. Maka kalau aturannya sama, itu bisa dikendalikan. Dan ini tadi yang disepakati untuk membahas soal itu," tutur Ganjar.
Selain membahas soal tersebut, dalam rapat itu juga dibahas tentang persiapan semua daerah mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 serta munculnya varian baru. Beberapa daerah lanjut Ganjar sudah menambah tempat tidur di rumah sakit, baik ICU maupun isolasi.
"Tempat isolasi terpusat juga sudah dibuat dan saya minta semua melaporkan agar tercatat. Termasuk soal vaksinasi, semua Bupati ataupun Wali Kota sepakat untuk menggenjot vaksinasi. Tapi masalahnya tadi banyak yang kekurangan vaksin, maka saya akan koordinasikan dengan Menkes," tutur Ganjar.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jateng, Yulianto Prabowo mengatakan, vaksinasi memang menjadi kuci penanganan Covid-19.
Data yang sudah ada, dari kasus meninggal antara 9 Mei sampai 13 Juni 2021, sebanyak 87 persen kematian karena pasien belum divaksin.
"Pasien Covid-19 yang meninggal itu, 87 persen ternyata belum divaksin. Sementara yang sudah divaksin dan meninggal itu hanya 2,3 persen, dan rata-rata baru vaksin dosis pertama. Artinya, yang belum divaksin memang masih sangat rentan," tutur Yulianto Prabowo.
Untuk itu Yulianto meminta seluruh daerah di Jawa Tengah meningkatkan program vaksinasi. Meski vaksin masih belum mencukupi, tapi stok vaksin yang masih ada di berbagai daerah diminta untuk dihabiskan.
"Stok vaksin yang ada kami minta dihabiskan. Kami juga akan berupaya menambah vaksin dengan berkoordinasi pada Kemenkes agar dapat perhatian," tutur Yulianto Prabowo.***