SEMARANGKU - Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jateng mengimbau kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk disiplin 3M dan tidak berkerumun selama pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa-Bali yang akan dilakukan pada tanggal 11-25 Januari 2021.
Gubenur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dengan disiplin 3M saat pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa-Bali yang akan dilakukan pada tanggal 11-25 Januari 2021, masyarakat turut membantu Pemerintah memberantas Covid-19 di Indonesia.
Ganjar Pranowo juga menekankan kepada masyarakat Jateng agar punya kesadaran untuk menerapkan 3M saat pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa-Bali yang akan dilakukan pada tanggal 11-25 Januari 2021, sehingga tidak menunggu pihak keamanan menegur atau mengingatkan.
Baca Juga: Penembakan Anggota Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek Disebut Langgar HAM, Begini Penjelasannya
Baca Juga: Gisel Sudah Dipriksa Polda Metro Jaya Terkait Video Syur, Mama Gempi Bakal Ditahan?
"Terkait pembatasan kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari 2021. Kami mohon bantuan warga Jawa Tengah semua, kalau tidak penting jangan keluar rumah, kalau ada kerumunan tidak usah ikut, jaga jarak. Tolong selalu pakai masker, nggak usah nunggu dikejar-kejar," kata Ganjar Pranowo, dikutip dari keterangan yang diterima Semarangku.
Menurut Ganjar dengan berdisiplin 3M selama 14 hari tersebut masyarakat sudah berkontribusi untuk menjaga diri sendiri, menjaga keluarga, dan menjaga negara. Hal itu merupakan kontribusi yang luar biasa dalam kondisi seperti saat ini.
Terlebih melihat kondisi di mana sudah banyak tenaga medis, ulama, Romo dan Kiai, serta tokoh-tokoh penting dan saudara kita yang mendahului karena Covid-19 ini.
Baca Juga: Kabar Terbaru Vaksin Sinovac, MUI: Bahannya Terdiri dari Materi Halal dan Suci
Baca Juga: Abu Bakar Ba'asyir Bebas, Australia Merasa Cemas dan Takut Hal Ini Terjadi
"Maka kami mohon dukungan dari masyarakat Jawa Tengah dari tanggal 11-25 Januari tidak berkerumun, selalu pakai masker, dan tentu saja cuci tangan serajin mungkin. Pemerintah juga akan mengurangi dari sekarang 50 persen sampai hanya 25 persen yang bekerja di kantor. 25 persen itu sudah termasuk gubernurnya. Biarkan kami yang berkeliling melakukan kontrol, 'panjenengan' di rumah saja," katanya.
Ganjar Pranowo menambahkan, jika masyarakat ada kesulitan harap segera melapor ke Lurah atau Kepala Desa, bisa juga ke RT dan RW serta gerakan Jogo Tonggo.
Ganja juga meminta agar gerakan Jogo Tonggo dihidupkan kembali agar bisa menjadi ruang untuk saling kontrol.
Baca Juga: Kematian Enam Anggota FPI, Komnas HAM Sebut Pelanggaran HAM
Baca Juga: Menteri BUMN dan Menkes Datangi Kantor KPK Soal Pengadaan Vaksin Covid-19 Rp60 Triliun
"Hidupkan lagi Jogo Tonggo, nanti akan kita bantu. Kawan-kawan di puskesmas nanti juga akan kami bantu agar bisa menjadi tempat paling depan untuk melakukan kontrol. Jadi kalau ada layanan kurang lapor kepada kami, biar kami yang datang. Kalau ada sesuatu yang utuh bantuan secara sosial, biar kami yang membantu untuk turun," pungkasnya. ***