Network
Gus Menteri menambahkan selisih 773 desa lainnya merupakan desa-desa yang memang tidak termasuk ke dalam daftar desa yang layak menyalurkan BLT Dana Desa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain di desa tertentu mungkin semua warganya mampu, tidak ada warga miskinnya, sehingga desa tersebut tidak layak menyalurkan BLT Dana Desa.
Selanjutnya, di suatu desa yang tidak bisa disalurlan BLT Dana Desa difaktorin telah mendapatkan bantuan melalui program Jaring Pengaman Sosial lain dari Kementerian Sosial (Kemensos) atau antar warga saling memberikan bantuan subsidi kepada warga lain yang dibutuhkan.
"Contohnya di Malang. Mereka gotong royong untuk mensubsidi warga yang miskin," kata Gus Menteri.
Baca Juga: BTS dan BLACKPINK Kokoh di Puncak, Berikut Daftar Peringkat Brand Grup Idola K-Pop Bulan Oktober
Faktor lainnya adalah karena status sebuah daerah yang secara administratif belum bisa disebut sebagai sebuah desa, sehingga daerah tersebut tidak berhak untuk mendapatkan dana yang dapat disalurkan kepada warganya dalam bentuk BLT Dana Desa.
"Bisa juga warga di sebuah desa tidak menerima BLT Dana Desa, misalnya karena BPDnya belum terbentuk," kata Mendes.
Gus Menteri menegaskan bantuan BLT Subsidi Dana Desa dapat dipastikan telah tersalurkan secara tepat. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan bahwa mayoritas atau 88 persen KPM yang menerima BLT Dana Desa adalah keluarga yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani.
Baca Juga: Anti Ribet! Ini Cara Daftar Bantuan Kuota Belajar dan Internet Gratis dari Kemendikbud
"Dari 7,9 juta KPM, 88 persennya adalah petani dan buruh tani. Hal itu sudah sangat sesuai dengan kondisi desa yang mayoritasnya adalah buruh tani," imbuhnya.***
