Network
Dikutip Zonajakarta.com dari RRI, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD kembali menegaskan bahwa pemerintah tak menyebut partai sebagai dalang demo penolakan UU Cipta Kerja yang berakhir ricuh di sejumlah wilayah, termasuk Jakarta.
"Kita ndak nyebut partainya, oleh sebab itu, ketika kemarin Partai Demokrat dengan apa namanya, merasa disudutkan oleh itu, kalau pemerintah kan tidak mengatakan itu," kata Mahfud seperti dikutip dari wawancara di kanal YouTube Karni Ilyas, yang dirilis Minggu (18/10/2020).
Baca Juga: Terungkap! Identitas Penabrak Mobil Hanafi Rais di Kecelakaan Tol Cipali Sudah Diketahui
Baca Juga: Rangkaian Keseruan Touring Motor Generasi 125 Yamaha di Gunung Telomoyo Semarang-Magelang
Pemerintah, kata dia, hanya menyebut ada pihak yang ditangkap secara individu tanpa embel-embel organisasi atau kedekatan dengan siapapun.
"Mungkin, mungkin ya, ada orang yang nanti ditangkap. Itu orang dekat dengan Pak SBY, tetapi kita tidak mengatakan orang itu disuruh Pak SBY. Hanya dekat dengan Pak SBY dan mungkin orang itu dekat juga dengan saya, masa dibilang saya (dalangnya)," imbuh Mahfud.
Soal reaksi SBY yang merasa tertuduh, Mahfud sekali lagi memastikan pemerintah tak ikut-ikutan. Kata dia, tudingan itu dibuat oleh akun Twitter, bukan oleh pemerintah.
"Lho (yang menuding) itu bukan pemerintah. Kenapa pemerintah diem aja lihat (tudingan) itu? Lah (kasus pencemaran nama baik) itu kan delik aduan, kalau yang begitu ditangani pemerintah, orang yang tiap hari caci Pak Jokowi banyak, orang yang maki saya banyak, tidak diapa-apain juga," kata Mahfud.(Lusi Nafisa/Zona Jakarta)***
