Network
3. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki alamat KTP dan domisili usaha yang berbeda, bisa melampirkan surat keterangan usaha (SKU)
4. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan atau kredit usaha rakyat (KUR)
5. Memiliki usaha mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima BPUM dari pengusul BPUM beserta lampirannya yang merupakan satu kesatuan.
6. Bukan aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, atau pegawai BUMD.
Baca Juga: Jadwal Acara Trans TV Hari Ini, Jumat, 18 September 2020, Jangan Lewatkan First Kill
Baca Juga: Jadwal Acara Indosiar Hari Ini Jumat, 18 September 2020 Ada LIGA DANGDUT INDONESIA 2020 TOP 9 Grup 2
Pendaftaran program ini dapat dilakukan secara offline dengan mendatangi dinas koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten /kota masing-masing.
Karena, calon penerima bantuan ini harus diusulkan oleh pengusul BPUM yang terdiri dari sejumlah lembaga berikut ini:
1. Kementerian/Lembaga.
2. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di provinsi dan kabupaten/kota.
