Network
SEMARANGKU - Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengambil sikap tegas dengan merekomendasikan kepala BPSDM Pangandaran untuk dinonaktifkan sementara.
Hal ini dilakukan Ridwan Kamil buntut dari kasus Guru Muda ASN SMPN 2 Pangandaran yang diduga menjadi korban pungli BPSDM Pangandaran.
Sebelumnya diketahui seorang Guru ASN Bernama Husein Ali Rafsanjani mengundurkan diri sebagai PNS karena mendapatkan tekanan dari BPSDM Pangandaran karena telah melaporkan dugaan pungli pada 2020 yang lalu.
Mengetahui akan hal tersebut, Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat, langsung mengambil Langkah tegas dengan merekomendasikan Bupati Pangandaran Untuk menonaktifkan kepala BPSDM Pangandaran sementara waktu.
Baca Juga: Duduk Perkara Guru ASN Mundur usai Diintimidasi Pemkab Pangandaran soal Kasus Dugaan Pungli
Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan Kamil melalui akun instagram resminya @ridwankamil, pada Kamis 11 Mei 2023.
’’ Saya tadi pagi sudah merekomendasikan agar Bupati Pangandaran menonaktifkan sementara kepala BPSDM Pangandaran,’’ ujar kang Emil.
Ia juga telah memerintahkan tim Inspektorat untuk melakukan penyelidikan secara objektif dan transparan pada kasus dugaan pungli yang dilakukan BPSDM Pangandaran.
Baca Juga: Viral Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Gantikan Almarhum Eril Wisuda di ITB, Warganet Terharu
Menurut Ridwan Kamil, jika BPSDM Pangandaran terbukti melakukan pungli, maka akan langsung diberikan sanksi sesuai dengan aturan Undang-undang yang berlaku.
Tetapi jika memang tidak terbukti, Ia berjanji akan mencari solusi yang tepat untuk semua pihak agar tidak ada yang dirugikan.
Sebelumnya beredar video yang dilakukan oleh guru ASN bernama Husein Ali Rafsanjani (27) yang mengaku telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil (ASN) karena mendapatkan tekanan setelah melaporkan dugaan praktik pungli yang dilakukan oknum pemerintahan Pangandaran.
Bermula ketika Husein mengikuti pelatihan dasar sebagai ASN di Kota Bandung pada 2020. saat itu dirinya diminta sejumlah uang sebesar Rp 270.00 sebagai biaya transportasi.
Padahal sejatinya biaya transportasi tersebut sudah memiliki anggaran dari pemerintah. Akhirnya ia membayar uang tersebut.
Namun saat pelatihan berlangsung, Husein kembali diminta untuk membayar uang Rp 310.000. pemuda tersebut merasa keberatan dengan nominal yang diminta.
Mengingat dirinya juga belum diberikan gaji oleh pemerintah selama 3 bulan, dengan alasan dirapel.
Karena merasa janggal, akhirnya Husein melaporkan pungutan tersebut ke situs pengaduan Lapor.go.id.
Setelah melaporkan hal tersebut husein mendapat surat panggilan dari BKPSDM Pangandaran untuk mendatangi kantor.
Sesampainya disana, ia diinterogasi oleh 12 orang pegawai dan disudutkan bahkan diancam untuk dicopot dari status pegawai Negeri.
Karena mendapatkan tekanan setelah itu, akhirnya Husein menyerah dan memilih untuk mengundurkan diri sebagai PNS.***
