Network
SEMARANGKU – Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan bahwa Sebagian besar kasus perdagangan Orang dialami oleh anak-anak dan perempuan.
Menurut Mahfud MD, perdagangan orang bukan dilakukan oleh orang biasa tetapi juga melibatkan oknum pemerintah, aparat dan pihak swasta.
Sebagai ketua Gugus Tugas Tindak Pidana Penjualan Orang (TPPO) Mahfud berjanji akan terus bersinergi dan memerangi kasus tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud saat mengisi seminar yang diselenggarakan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di Batam, Pada 6 April 2023.
Tercatat dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, setidaknya terdapat 2.605 kasus tindak pidana penjualan orang di Indonesia.
Dengan persentase 50.97 persen melibatkan anak-anak dan 46,14 persen melibatkan perempuan, dimana mereka semua menjadi korban.
Menko Polhukam ini menuturkan bahwa angka kasus perdagangan orang ini mengalami peningkatan setiap tahunnya.
Hal itu terjadi karena perkembangan teknologi yang sangat pesat, sehingga modus-modus kejahatan bisa dilakukan dengan memanfaatkan media sosial.
Mantan Mahkamah Konstitusi ini juga berpesan supaya aparat penegak hukum menangani kasus ini dengan sungguh-sungguh.
Aparat penegak hukum diharapkan mampu menyelidiki siapa orang yang berperan dalam kasus ini dan membasminya hingga ke akar-akar.
’’Siapa yang mengirim, siapa yang menerima, lalu yang mengurus imigrasi siapa, pegawai imigrasi nya siapa, daftar nya bisa dibuat, ada setoran-setoran itu,’’ ucap Mahfud dalam seminar tersebut.
Mahfud juga menuturkan alasan kenapa kasus perdagangan orang ini masih belum mampu diatasi.
Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kekompakan antara pemerintah dengan masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Ramai di TikTok Video Mahfud MD Tantang Balik Arteria Dahlan dan Seluruh Anggota DPR dibikin Kicep
Usai mengisi seminar tersebut, menko Polhukam dijadwalkan akan langsung pergi ke Pelabuhan Internasional Batam Center.
Kedatangannya ke pelabuhan tersebut untuk melihat potensi terjadinya kasus perdagangan orang di Batam.
Karena menurutnya pengiriman pekerja migran ilegal tidak hanya dilakukan lewat pintu belakang saja, tetapi juga bisa dilakukan melalui pintu depan atau jalur resmi.***
