Network
SEMARANGKU - Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo membuka rakornas Penanggulangan Bencana BNPB 2023 di jakarta pada Kamis, 2 Maret 2023.
Dalam pidatonya Presiden Jokowi meminta setiap daerah agar menyiapkan anggaran untuk bencana.
Indonesia sebagai negara yang terletak di cincin api Pasifik, yang merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik aktif yaitu lempeng Australia, Eurasia, dan Pasifik, menjadikan negara ini rawan terhadap bencana alam.
Frekuensi bencana alam di seluruh dunia saat ini meningkat drastis karena perubahan iklim.
Baca Juga: Copot Kepala Bea Cukai Jogja Eko Darmanto, Wakil Menkeu: Mogenya Tak Ada di LHKPN
Tercatat frekuensi bencana alam Indonesia naik 81% dari tahun 2010, dimana saat itu dilaporkan terjadi 1.945 bencana, dan di tahun 2022 meloncat ke angka 3.544 bencana.
Indonesia saat ini menempati posisi 3 negara teratas sebagai negara paling rawan bencana.
Bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tanah longsor, dan lebih sering gempa bumi, dan bencana lainnya kerap melanda, tetapi kesalahan dalam antisipasinya juga berulang.
Jokowi menyentil kesiapan penanggulangan bencana yang sering sibuk di tahap tanggap darurat ketika terjadi bencana, padahal tahap pra bencana jauh lebih penting.
Baca Juga: INACRAFT 2023 Dibuka di Jakarta, Sandiaga Uno: Agen Perubahan Kebangkitan Ekonomi
Peringatan dini, mengedukasi masyarakat, serta penataan tata ruang dan konstruksi tahan gempa harus dipikirkan.
Jokowi pun menekankan pentingnya pelatihan dan edukasi masyarakat, supaya saat terjadi bencana masyarakat tahu langkah-langkah antisipasi dan perlindungan diri agar meminimalisir jumlah korban dan kerugian.
“Siaga dan waspada itu menjadi kunci, baik pada tahap pra bencana, tahap tanggap darurat, maupun pasca bencana semuanya harus disiapkan, semuanya harus dikelola dengan baik.”
“Saya minta kepada BPBD, kepada Pemda agar mengidentifikasi potensi bencana yang ada di daerah masing-masing, bisa tanah longsor, dan lebih penting lagi siapkan anggarannya.”
“Jangan sampai BPBD berteriak tidak ada anggarannya, atau anggarannya kecil sekali, padahal jelas-jelas daerah itu sering terjadi bencana, siapkan jangan setiap bencana yang ditelpon pemerintah pusat, seharusnya daerah dulu, jika besar dan tidak mampu baru pusat.”
“Daerah-daerah yang memiliki kemungkinan besar terjadi bencana memang harus menganggarkan, harus, besarnya berapa? Saya kira daerah bisa mengkalkulasi sendiri.” ujar Jokowi menjawab pertanyaan wartawan dalam konferensi pers, usai membuka rakornas penanggulangan Bencana di Jakarta.
“Daerah-daerah yang sering terjadi bencana gunung meletus, banjir, berada di garis lintasan lempeng gempa bumi mestinya setiap daerah menganggarkan, karena kedepan adanya perubahan iklim itu resiko bencana alam akan semakin sering terjadi, itu harus disiapkan, harus dimitigasi, semua harus disiapkan anggarannya.” kata Jokowi dalam pidatonya di Rakornas BNPB.***
