Network
SEMARANGKU – Presiden Jokowi dan Mahfud MD ikut angkat bicara soal Pemilu 2024.
Isu terkait penundaan pemilu kembali mencuat setelah munculnya persoalan sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup.
Agenda terkait penundaan pemilu ini berkali-kali tampil ke permukaan dan membuat kontroversi di mata Masyarakat.
Namun pemerintah telah menegaskan bahwa Indonesia siap 100% menyelenggarakan pemilu pada 2024 mendatang.
Baca Juga: Setelah Mengeluarkan Statement Terkait Sistem Pemilu, Ketua KPU Berikan Klarifikasi dan Meminta Maaf
Beredar isu tentang penundaan pemilu 2024, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan keamanan Mahfud MD angkat bicara terkait isu ini.
Ia menegaskan bahwa pemerintah telah mempersiapkan untuk menyambut Pemilu 2024 dan tidak ada penundaan.
‘’Pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. Lima Tahun sekali. Tidak ada perpanjangan, tidak ada penundaan,’’ Ucap Menkopolhukam di Youtube Kemenko Polhukam RI, Jakarta, pada Selasa 28 Februari 2023.
Baca Juga: Klub Moge DJP Bubar, Dirjen Pajak Suryo Utomo Laporkan Koleksi Motor, Mulai RX King Hingga Harley
Pemerintah siap dan sudah berupaya bersungguh-sungguh serta memastikan pemilu 2024 akan tetap diselenggarakan sesuai jadwal yang sudah disepakati, yaitu 14 Februari 2024.
Mahfud mengatakan bahwa dia bagian dari salah satu orang yang bertanggung jawab terkait pelaksanaan pemilu nanti.
Dalam Youtube Tersebut Mahfud juga mengatakan bahwa selalu terjadi kecurangan pemilu pada era orde baru dan Reformasi.
"Kalau orde Baru itu kecurangan dilakukan oleh pemerintah. Sekarang curangnya antara peserta pemilu. Partai A mencurangi Partai B, ditempat lain partai B mencurangi Partai C,’’ ucap Mahfud MD.
Mantan Ketua MK ini mengatakan bahwa pemilu yang tertib itu sangat penting, untuk meminimalisir berbagai jenis gangguan yang dapat menghambat Pemilu.
Ketika beredar informasi terkait pemilu proporsional terbuka dan tertutup, Ahli Hukum tata Negara Feri Amsari sempat menduga sistem pemilu yang baru ini berpeluang untuk menunda Pemilu yang akan datang.
Amsari mengatakan bahwa jika memang pemilu tertunda karena sistem yang baru ini maka ini sama sekali tidak sehat bagi Demokrasi di Indonesia.
Itu sama saja dengan melanggar prinsip konstitusional dan termasuk melanggar asas pemilu yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Tak hanya Menkopolhukam dan ahli hukum saja yang angkat bicara terkait isu ini. Presiden Joko Widodo juga memberikan pendapatnya terkait isu ini.
Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki urusan soal sistem pemilu 2024 nanti, apakah menggunakan proporsional atau terbuka.
Dan dirinya juga mengatakan bahwa isu ini tidak ada kaitannya dengannya. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memberikan arahan untuk mendukung sistem pemilu proporsional tertutup ataupun terbuka. ***
