Network
SEMARANGKU - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan agar tidak ada praktik kolusi dalam proses PPDB online tahun ini.
Bahkan, anak-anak hendaknya diajarkan perilaku integritas serta jujur dalam mengikuti proses pendaftaran sekolah.
"Sekarang ini banyak yang titip ke saya, banyak sekali alasane, tetek-bengek (macam-macam) jadi satu. Alasan ini, alasan itu. Intinya pokoke piye carane masuk. Jadi sebenarnya kita mengedukasi, enggak usah kolusi, ikuti saja aturan," kata Ganjar Pranowo di kompleks kantor Gubernur Jateng, di Kota Semarang, Kamis (18/6/2020).
Baca Juga: PM India Peringatkan Tiongkok Jika akan Membalas jika Ketegangan Terus Berlanjut
Jika nanti harus ada kebijakan, kata Ganjar Pranowo, biarlah itu menjadi keputusan terakhir yang diambil. Tentu dengan pertimbangan yang diserahkan kepada dirinya selaku Gubernur.
Yang penting, menurutnya, ajari anak-anak jujur, berikan mereka data yang benar, dan ajari berintegritas. "Karena kalau masuknya saja dengan cara tidak benar, ya enggak baik," ucapnya.
Baca Juga: Lagi, Seorang Kulit Hitam Tewas Ditangan Polisi Atlanta, Amerika
Apa yang disampaikan Ganjar Pranowo ini muncul setelah adanya warga yang bertindak kurang bijak saat menyertakan berkas PPDB online.
Seperti halnya, kartu keluarga (KK) yang tidak sesuai atau masalah KK lain yang banyak ditanyakan masyarakat.
"Ketentuannya KK satu tahun. Maka satu tahun silakan diurus. Dan ternyata banyak orang yang kurang sekian bulan atau tidak satu tahun, dikhawatirkan ini modus mendekati sekolah," singgungnya.
Baca Juga: Siap Syuting Gatotkaca di Semarang, Hanung Bramantyo Kulonuwun ke Ganjar Pranowo
Termasuk juga ihwal surat pindah tugas kerja orang tua, bisa disertakan dalam pendaftaran. Hanya nanti semua akan diverifikasi lebih dulu.
"Tinggal pindah beneran atau tidak, kita verifikasi. Sebenarnya verifikasi KK, verifikasi pindah, dan sebagainya, itu memang sering kali tidak clear," sambung Ganjar Pranowo.
Dia melihat untuk isu KK memang seolah sudah lama disiapkan. Misal KK, bisa ikut saudaranya dulu atau kos dulu yang dekat dengan sekolah.
Baca Juga: Harga Kawasaki ZX-25R 2020 di Atas 100 Juta, Kemahalan Nggak Sih?
Bahkan saat ini ada pula masyarakat yang ditawari surat kesehatan hingga surat keterangan lainnya. Oleh karena itu, Ganjar mempersilakan warga untuk menghubungi hotline yang tersedia di sistem online PPDB.
Maka sekali lagi, Ganjar menegaskan, agar siswa dilatih integritas. Termasuk dengan model zonasi, maka nantinya tidak akan ada kesan gap atau jarak.
Saat ini, masyarakat juga tak perlu khawatir saat mendaftar. Sebab akses NIK yang semula hanya 300 ribu per hari, kemarin sudah ditambah kapasitasnya. Saat ini 1 juta per hari pengakses bisa membukanya. "Enggak ada kendala. Servernya juga enggak ada kendala," ungkap Ganjar Pranowo. **
