Network
SEMARANGKU - Pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai larangan ekspor batubara mulai 1 Januari 2022 apa kata Erick Thohir.
Keputusan larangan ekspor batubara dikeluarkan sejak 31 Desember 2021 oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam PP Nomor 96 Tahun 2021.
Didalam keputusan itu berbunyi, pemerintah mewajibkan pemegang IUP atau IUPK mengutamakan kebutuhan Mineral atau batubara untuk kepentingan dalam negeri.
“Kebutuhan batubara domestik untuk listrik bagi kepentingan umum menjadi prioritas Pemerintah," tulis pihak Kementerian ESDM.
Sesuai rencana strategis Kementerian ESDM, target pemenuhan kebutuhan batubara dalam negeri tahun 2021 adalah sebesar 137,5 juta ton.
Untuk melihat kondisi di lapangan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir sidak ke kantor pusat PLN di Jakarta.
Erick Thohir berkunjung pada Selasa, 4 Januari 2022, dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah dalam larangan ekspor batu bara.
Selasa sore, Erick Thohir didampingi Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mendatangi kantor pusat PLN, serta mengecek pasokan batubara setelah kebijakan penyetopan ekspor.
Baca Juga: Pemerintah China Tak Berencana Bangun Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Baru di Luar Negeri
Dalam hal ini, Erick Thohir menegaskan saat ini kebutuhan energi dalam negeri harus diprioritaskan, pasokan listrik harus terjamin.
"Saat ini pemenuhan kebutuhan dalam negeri untuk PLN dan industri dalam negeri adalah mutlak," tegas Erick Thohir dikutip Semarangku.com dari Instagram @erickthohir.
Menjelang diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali, Indonesia menjadi tuan rumah pada Oktober 2022 mendatang.
Menteri BUMN Erick Thohir juga meninjau persiapan PLN untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama pergelaran berlangsung.
Selain memastikan keandalan pasokan listrik, PLN juga menyediakan infrastruktur pengisian energi kendaraan listrik di Bali mendatang.***
