Pendiri OPM: Veronica Koman Tidak Punya Hak Bicara Soal Papua, Pengecut yang Sembunyi di Australia

Baca Juga: KKB Papua Serang Lagi Markas Polri Hingga Bakar Rumah di Ilaga, Ini Penjelasan Polri

Bertindak sebagai narasumber dalam webinar ini adalah, Bobby Aditya Rizaldi anggota Komisi I DPR RI, Dr Muhammad AS Hikam MA (pengamat politik Presiden University), Komisaris Jenderal Polisi Paulus Waterpauw (Kepala Badan Intelijen dan Pengamanan Polisi Republik Indonesia), Dr Jaleswari Pramodawardhani (Deputi V Bidang Politik Hukum Pertahanan Keamanan dan Hak Azasi Manusia Kantor Staf Presiden) dan Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden).

Nickas S Messet mengatakan, dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari Pemerintah Republik Indonesia didalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selaku memprovokasi masyarakat, agar menghentikan aktifitasnya.

“Anda hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini,” tegasnya.

“Saya harap, anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua, anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri,” ucap Nickas S Messet.

Veronica Koman dikenal setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu oleh insiden rasis di Surabaya, pada 4 September 2019. Veronica Koman ditetapkan sebagai tersangka karena dituduh telah melakukan penghasutan dan memprovokasi melalui media sosial, saat ini berada dalam pelariannya di Australia.

Baca Juga: Kelompok Teroris KKB di Papua Tembaki Mapolsek Ilaga dan Bakar Rumah Warga, Polri: Tidak Ada Korban Jiwa

Menurut Nickas S Messet, masih ada kelompok kriminal di Papua, tapi eksistensinya sudah semakin melemah, yaitu Organisasi Papua Merdeka (OPM) tersebar dalam empat faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) yang presidennya Victor Yeimo.

Kemudian, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) dipimpin Jeffrey Bolmanak dan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) yang presidennya Forkorus Yaboisembut.

“Sekarang dengan pendekatan anthropologi budaya yang dilakukan Pemerintah Pusat di Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua, harus menjadi perhatian. Orang Papua harus segera bangkit dari keterpurukan,” pungkas Nickas S Messet yang mengingatkan juga soal Veronica Koman bukanlah rakyat Papua. ***