Kunjungan Presiden ke Maumere Diikuti Kerumunan, PKS Singgung Penanganan Covid-19 Hamburkan Dana dan Korban

- 25 Februari 2021, 12:56 WIB
Potret kerumunan saat menyambut kedatangan Jokowi ke Maumere, NTT.
Potret kerumunan saat menyambut kedatangan Jokowi ke Maumere, NTT. /Twitter.com/@BennyHarmanID

SEMARANGKU – Kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Maumere berbuntut kerumunan, PKS singgung penanganan Covid-19 menghamburkan dana dan korban jiwa.

Baru-baru ini kunjungan Presiden Jokowi ke Maumure mendapat sorotan karena di tengah kunjungan tersebut terjadi kerumunan massa di tengah pandemi yang belum mereda.

Melihat hal tersebut, Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) menyinggung perihal arti penanganan Covid-19 yang menghamburkan dana masyarakat dan korban jiwa.

Baca Juga: Berkat Tes DNA Reyna dan Nino, Aldebaran Jadi Belajar Sesuatu, Ikatan Cinta 25 Februari 2021

Baca Juga: Modal KTP Bisa Dapat Bantuan BST Kemensos Rp300 Ribu Bulan Maret, Ini Caranya!

Berikut kunjungan Presiden ke Maumere diikuti kerumunan, PKS singgung penanganan hamburkan dana dan korban jiwa

Wasekjen Komunikasi Publik DPP PKS Ahmad Fathul Bari menilai Presiden Jokowi tidak bisa mencontohkan dan menjaga protokol kesehatan dengan baik saat kunjungannya ke Maumere, Nusa Tenggara Timur pada Selasa, 23 Februari 2021.

Lebih lanjut, dia menandaskan apa artinya penanganan Covid-19 yang menghamburkan dana masyarakat serta memakan banyak korban jiwa.

"Kalau Presiden dan aparat negara terkait saja tidak bisa mencontohkan dan menjaga berjalannya protokol kesehatan dengan baik, maka apa artinya segala upaya penanganan yang menghamburkan dana masyarakat serta memakan banyak korban jiwa?" ujar Fathul Bari, Rabu, 24 Februari 2021 dalam keterangan resminya.

Baca Juga: Aldebaran dan Nino Sepakat Lakukan Tes DNA Untuk Reyna, Begini Ceritanya, Ikatan Cinta Hari Ini

Baca Juga: CAIR MARET! BST Kemensos Rp300 Ribu, Login dtks.kemensos.go.id, Ini Cara Cek Penerima

Dia menyampaikan dengan adanya kejadian tersebut penegakkan hukum terkait protokol kesehatan jadi terasa kurang adil.

"Bahkan penanganan pandemi disertai dengan kasus korupsi serta kasus penegakkan hukum terkait protokol kesehatan yang dirasakan kurang adil oleh sebagian masyarakat," tutur Fathul.

Menurut Fathul kata spontanitas yang dijadikan sebagai alasan terlalu mengada-ada mengingat tingkat positivity rate Covid-19 di Indonesia berada di kisaran 20 persen.

Baca Juga: Aldebaran Minta Rendy Buntuti Nino ke Rumah Sakit, Ada Apa? Cek Sinopsis Ikatan Cinta 25 Februari 2021

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Malam Ini, Aldebaran Menangis Lagi, Sekarang Disebabkan Oleh Hal Ini

"Apakah harus seperti itu spontanitas seorang Presiden dari sebuah negara dengan tingkat positivity rate Covid-19 yang sangat tinggi? Padahal standar WHO idealnya positivity rate berada di bawah lima persen," jelas Fathul.

Fathul mengatakan tidak ada alasan sedikitpun untuk tidak menjaga segala sesuatu berjalan sesuai dengan protokol kesehatan, terlebih bagi seorang Presiden dan seluruh aparat terkait.

"Yang dilakukan Presiden malah sengaja berhenti dan membagikan suvenir sehingga membuat kerumunan, lalu berdalih masalah itu selesai dengan alasan spontanitas," sesal Fathul.

Kalau spontanitasnya seperti itu, lanjut Fathul, berarti minim sekali kepekaan beliau terhadap tingginya kasus Covid-19 di Indonesia.***

Editor: Meilia Mulyaningrum

Sumber: PKS


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x