Network
SEMARANGKU – Gaji guru dinilai tidak pantas jika disamakan dengan gaji buruh yang berdasarkan pada upah minimum kabupaten/kota (UMK).
Politikus Partai Gerindra Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto mengusulkan gaji guru, yakni guru non ASN, lebih tinggi dari UMK.
Caranya, ia mengusulkan dibuat regulasi standar upah minimum guru. Hal itu dinilainya penting, karena profesi guru memiliki tanggungjawab lebih besar dari profesi buruh.
Baca Juga: Bahaya! Daging Sapi dan Ikan asal Vietnam-Brazil Jadi Pengantar Covid-19
Baca Juga: Tak Ingin Disalahkan! RS UMMI Bogor Sebut Habib Rizieq Pulang Tanpa Persetujuan
“Guru beda dengan buruh. Guru itu tugasnya mikir dan mendidik siswa. Mestinya gaji tidak sebatas UMK,” kata Yudi Indras saat dihubungi melalui nomor selulernya, Minggu 29 November 2020.
Menurutnya harus dilakukan kajian, berapa sebenarnya kebutuhan hidup layak bagi guru. Jadi, gaji tidak hanya sebatas memenuhi kebutuhan pokok untuk makan. Tapi juga mesti menunjang untuk peningkatan kompetensi guru.
Apalagi, saat ini Mendikbud Nadiem makarim menerapkan konsep Merdeka Belajar.
Baca Juga: Mantap! Edhy Prabowo Bermasalah, KKP Justru Dapat 2 Penghargaan Nasional Berikut
Baca Juga: Jadwal Siaran Sepak Bola di TV Malam Ini, Ada Liga Inggris, La Liga, Serie A Italia, dan Bundesliga
“UMK itu kan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Nah bagaimana mungkin jika guru yang nyambi ojek online atau nyambi kerja lainnya akan memikirkan inovasi pembelajaran di kelas,” tandas anggota Komisi E DPRD Jateng ini.
Yudi juga mengritisi peralihan kurikulum pendidikan yang kini menjadi Merdeka Belajar. Menurutnya, peralihan tak bisa seperti membalikkan tangan.
Harus melihat kesiapan sarpras sekolah, pendidik dan tenaga kependidikannya. Mungkin hal itu bisa dilakukan di sekolah yang berada di kota, namun tidak mudah bagi sekolah di pinggiran.
Baca Juga: Tak Terima! FPI Bantah Isu Habib Rizieq Kabur dari RS UMMI Bogor
Baca Juga: Serie A Italia: Link Live Streaming AC Milan vs Fiorentina Gratis dan Prediksi Susunan Pemain
Keterbatasan sarpras dan kuantitas serta kualitas guru menjadi alasannya.
“Maka saya mendorong standar gaji untuk guru. Gaji memang bukan yang utama, tapi itu menjadi salah satu tolok ukur upaya pemerintah memberikan kesejahteraan pada guru,” ujarnya. ***
