SEMARANGKU – Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun ini, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Perbedaan tersebut sangat terasa dengan adanya pandemi COVID-19 di Indonesia.
Pesta demokrasi yang biasanya dimeriahkan dengan kerumunan masyarakat yang mengerumuni TPU kini ada bergeser. Terlebih dengan adanya pendisiplinan protokol kesehatan COVID-19.
Dilansir Semarangku dari Antara News, Hasto Kristiyanto selaku Sekjen DPP PDI Perjuangan memaparkan bahwa perubahan sistem demokrasi Indonesia adalah potensi konflik pemilihan umum.
Baca Juga: Lihat Merchant Baru ShopeePay Minggu Ini untuk Sambut Gajian
“Perubahan sistem demokrasi Indonesia yang didorong menjadi lebih liberal setelah Amandemen UUD 1945 dipengaruhi oleh sejumlah lembaga internasional saat itu,” tutur Hasto dalam webinar Universitas Pertahanan (Unhan) dalam acara puncak perayaan Hari Perdamaian Dunia pada Senin, 21 September 2020.
Dia melanjutkan bahwa guna memecah terjadinya konflik tersebut, maka semua pihak harus menjunjung nilai-nilai Pancasila dalam Pilkada tahun 2020.
“Saya mengusulkan sejumlah langkah yang utamanya mendorong kembali ke semangat dasar pendirian NKRI, termasuk nilai-nilai Pancasila,” tuturnya.
Baca Juga: 20 Koruptor Dapat Remisi dari MA, Ini Daftarnya!
Baca Juga: Ang Rita Sherpa, Penakluk Puncak Everest 10 Kali, Dinyatakan Meninggal Dunia
Selain itu dia menjelaskan bahwa politik di Indonesia berubah diawali dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997/1998. Dikutip dari buku Handbook of Political Management, telah terlihat jelas ada perubahan politik global yang dimotori oleh pihak International Monetery Fund (IMF) pada saat itu.
“Masuknya demokrasi ala Amerika Serikat tentu membawa dampak negatif dan saya menawarkan sebuah solusi,” lanjutnya.
Solusi yang ditawarkan oleh Hasto berupa konsolidasi demokrasi, konsolidasi ideologi, dan konsolidasi politik melalui budaya tertib hukum. Dia meyakini bahwa konsolidasi demokrasi dilakukan demi membangun kapabilitas nasional untuk mewujudkan daulat politik, berdikari ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.
Baca Juga: Jadwal Acara Global TV Hari Ini Selasa, 22 September 2020, Ada Film Safe House
Baca Juga: Harga Emas Hari Ini Selasa 22 September 2020, Emas Antam, Retro, Batik, UBS Pegadaian Update Terbaru
“Konsolidasi ideologi dilakukan dengan memastikan Pancasila sebagai ‘the way of life,’ dan perwujudan UUD 1945 khususnya pasal 33 di bidang ekonomi, hingga melawan gerakan penyeragaman budaya,” tuturnya.
Menurut Hasto, konsolidasi politik budaya tertib hukum dilakukan dengan penataan sistem politik nasional melalui poin-poin berikut:
1. Penetapan haluan negara
2. Multipartai sederhana
3. Memastikan efektivitas sistem presidensial
4. Sistem pemilu yang proporsional tertutup
5. Pelembagaan kaderisasi kepemimpinan di partai politik
6. Berdamai dengan masa lalu
Baca Juga: Zodiak Cinta Hari Ini Selasa 22 September 2020, Ada yang Lagi Romantis!
Baca Juga: CAIR! Ini Cara Dapat Bantuan Kuota Internet Pelajar dan Mahasiswa Gratis untuk Belajar
Intinya ke depan sistem pemilu harus berorientasi pada biaya politik rendah dan tetap menempatkan rakyat sebagai pemegang ke daulatan tertinggi.
“Resolusi konflik pilkada haru didasarkan pada tradisi demokrasi Pancasila, penegakan hukum, disiplin parpol serta ketaatan pada regulasi,” tuturnya.
Rekomendasi dari Hasto adalah dengan semakin matangnya kualitas demokrasi, maka konsolidasi ideologi politik, hukum, ekonomi, dan budaya harus melihat landasan dekomkrasi berdasarkan Pancasila. Selain itu, dia juga merekomendasikan tentang perlunya kajian pemilu asimetris dengan memperhatikan indeks demokrasi, kerawanan demokrasi, dan posisi strategis suatu wilayah.
“Praktik demokrasi harus memperkuat sistem pertahanan nasional yang bersifat semesta dan melibatkan peran aktif setiap warga negara,” tambahnya.***