SEMARANGKU – KLB Deli Serdang ditolak Kemenkumham, pengamat menyebut demokrasi lebih baik di zaman Presiden Jokowi daripada SBY.
Pengamat politik menyebutkan bahwa demokrasi lebih dewasa di era Presiden Jokowi daripada di era Presiden SBY.
Apalagi, setelah ditolaknya KLB Partai Demokrat yang digelar di Deli Serdang oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
Menurut Ketua STISIP Setia Budhi Rangkasbitung Harits Hijrah Wicaksana, SBY dan AHY harus meminta maaf karena pemerintah terbukti tidak melakukan intervensi.
Baca Juga: Kemenkumham Tolak KLB Demokrat Deli Serdang, AHY dan SBY Disarankan Minta Maaf ke Presiden Jokowi
Hal itu menyusul ditolaknya hasil kongres luar biasa atau KLB Partai Demokrat di Deli Serdang yang menjadikan KSP Moeldoko sebagai ketua umum.
“Permintaan maaf itu wajib dilakukan SBY-AHY, karena tidak terbukti adanya intervensi Pemerintah usai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak KLB Demokrat, di Deli Serdang,” kata Harits, di Lebak Banten, Sabtu, dikutip dari Antara News.
Harits juga menambahkan sikap meminta maaf yang harus dilakukan oleh SBY dan AHY merupakan bentuk sikap seorang kesatria.
“Kami berharap SBY-AHY legowo meminta maaf kepada Jokowi dan bukan hanya mengucapkan berterima kasih dan apresiasi. Permintaan maaf itu sebagai kesatria juga seorang negarawan,” imbuhnya.
Baca Juga: Gandeng Ulama dan Cedekiawan, Ganjar Pranowo Rumuskan Kurikulum Anti Radikalisme di Jawa Tengah
Baca Juga: Pesan Kapolri Listyo Sigit Prabowo Saat Roadshow ke Sejumlah Gereja di DKI Jakarta
Sebelumnya SBY dan AHY sempat menuduh kekisruhan yang terjadi di tubuh Partai Demokrat juga terdapat campur tangan istana.
Selain itu, mereka juga membawa-bawa nama Presiden Jokowi dalam permasalahan tersebut. mereka juga menyebut kualitas demokrasi di Indonesia juga disebut telah menurun.
Namun, tuduhan-tuduhan tersebut akhirnya terbantahkan dengan ditolaknya hasil KLB Deli Serdang oleh Kemenkumham.
Harits juga menyebutkan bahwa demokrasi lebih baik di era Jokowi dibandingkan era SBY karena di era Presiden SBY juga banyak KLB-KLB pada partai lain.
“Semuanya itu terbukti setelah Kemenkumham menolak KLB Deli Serdang dan demokrasi lebih baik zaman Jokowi dibandingkan SBY,” tambahnya.***