SEMARANGKU – Inovasi pertanian Indonesia dinilai tidak bisa berkembang karena terhambat regulasi yang dibuat pemerintah.
Dengan kata lain, secara tidak langsung pemerintah justru menghambat perkembangan industri pertanian di Indonesia.
Hal itu diungkapkan Anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah saat menggelar kunjungan kerja di kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jateng di Semarang, Kamis 18 Februari 2021.
Baca Juga: Vaksin Nusantara yang Dikembangan Undip Semarang Digadang-gadang Efektif, Begini Cara Kerjanya
Baca Juga: Resep Membuat Telur Gabus, Camilan Khas saat Lebaran
Pada kesempatan itu, Luluk banyak mendengar mengenai sepak terjang Lembanga Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP) NU Jateng.
Dari penjelasan LPP, diketahui bahwa para petani tidak bisa mengembangkan inovasi karena terhambat regulasi yang dibuat pemerintah.
Dikatakan, salah satu hambatan para petani yang memiliki inovasi cara bertani adalah regulasi.
Baca Juga: Beasiswa UMM 2021 Masih Dibuka, Simak Informasi Persyaratan, Tata Cara Pendaftaran, dan Jadwal Tes
Baca Juga: Cerdasnya Ibu Ini Ungkap Perselingkuhan Suami dengan Cara Minta Dikirimi Foto Selfie, Ini Triknya
Karena itu, pihaknya akan berupaya agar pemerintah dapat memberikan dukungan kepada para petani agar inovasi mereka dapat digunakan secara lebih luas lagi.
“Ada petani, yang menemukan benih unggulan di kalangan mereka sendiri. Melakukan inovasi, membuat pupuk organik sesuai kebutuhan,” ucap Luluk
“Tapi regulasi membuat gerak mereka terbatas. Harusnya negara hadir memberikan pengakuan, fasilitasi, sertifikasi dari upaya dan karya mereka,” imbuhnya.
Baca Juga: Awas! BST Rp 300 Ribu Cair Februari 2021 Hanya untuk yang Penuhi Syarat Ini
Dari pertemuan tersebut, Luluk menyadari jika LPP NU Jateng banyak yang menggunakan sistem pertanian menggunakan konsep kearifan lokal. Mulai dari pengolahan tanah, penanaman, hingga paskapanen.
Petanian dengan kearifan lokal tersebut mengutamakan unsur organik yang dimanfaatkan untuk pupuk dan pestisida. Nyaris tanpa bahan-bahan kimia yang dininai justru membahayakan tanah dan tanaman.
“Penggunaan pupuk dan pestisida kimia ternyata justru merusak lingkungan. Lama-lama tanah menjadi tidak subur, hewan-hewan yang menjadi musuh alami hama juga ikut mati,” jelasnya.
Baca Juga: Bandung Masuk Salah Satu Kota Kuliner Terbaik Dunia, Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata Kulinernya
Baca Juga: Duga Dana BP Jamsostek Dikorupsi, KSPI Gelar Aksi Unjuk Rasa
Sistem Pertanian dengan Kearifan Lokal
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah lebih memperhatikan sistem pertanian menggunakan kearifan lokal yang dikembangkan dengan inovasi-inovasi para petani.
“Saya berupaya menghimpun segenap potebsi pertanian, yang sudah dilakukan oleh NU melalui Lembaga Pengembangan Pertanian (LPP). Saya dapat masukan luar biasa, dan saya berpikir bagaimana negara harus berpihak kepada para petani,” paparnya.
Luluk juga akan berupaya mendorong pendistribusian subsidi pupuk organik kepada petani. Menurutnya, persoalan pupuk menjadi salah satu kunci kelangsungan produksi oangan yang sehat bagi masyarakat.
Baca Juga: Alhamdulillah BSU BLT Subsidi Gaji Dicairkan di 2021, Kemnaker Targetkan Kelompok Ini Jadi Penerima
Baca Juga: UMM Raih Peringkat Pertama Universitas Islam Terbaik Dunia, Simak Info Beasiswa PPUT UMM Tahun 2021
“Soal pupuk, kalau saya sangat mungkin didorong pupuk organik. Apa yang disediakan pemerintah tidak mencukupi. Harus ada cara terobosan dari pemerintah. Karena apa yang kita konsumsi menyumbangkan problem kesehatan saat ini,” tandasnya.
Lebih jauh, Luluk juga mengupayakan pemerintah memberikan subsidi paska panen. Dia menilai, petani tidak mendapatkan keuntungan signifikan melalui panen mereka. Sehingga pemerintah bisa membantu petani melalui subsidi paska panen.
“Dengan demikian, jumlah petani bisa terus meningkat lantaran adanya keuntungan secara finansial. Selain itu juga bisa menarik anak muda untuk bertani,” tandasnya. ***